IPHPS dan Perhutani Sepakat Tandatangani Pakta Intergritas

*Hasil Unjuk Rasa Ribuan KTH Malang Selatan di Gedung Dewan

Memontum Malang——Akhirnya,konflik kecil antara Ijin Pemanfaatan Perhutanan Sosial(IPHPS) dengan Perum Perhutani KPH Malang terselesaikan dengan penandatanganan fakta intergritas di salah satu ruang fraksi Partai Politik gedung DPRD Kabupaten Malang Rabu (10/10/2018) siang tadi.

Penandatanganan pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku ini dilakukan langsung oleh Suwaji,koordinator IPHPS Malang Raya dan Errik Alberto,Administratur Perum Perhutani KPH Malang.Selain disaksikan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko,jajaran Polres Malang dan Kodim 0818 Kabupaten Malang-Kota Batu.Setelah penandatanganan fakta intergritas ini,pihak IPHPS minta,Perhutani segera melaksanakan pematokan batas sesuai SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 39 tahun 2017.

Prosesi Penandatanganan Fakta intergritas di Gedung DPRD Kabupaten Malang.(sur)

Sebelumnya, Suwaji koordinator IPHPS Malang Raya mengatakan,IPHPS ini merupakan program mulia yang digagas langsung oleh Presiden RI JokoWidodo.Adapun tujuan program tersebut,tambah Suwaji,demi kesejahteraan masyarakat seputaran kawasan hutan.Untuk itu pihaknya berharap,antara IPHPS dan Perhutani selalu singkron,duduk bersama,demi wujud kesejahteraan masyarakat.
Ditempat yang sama,Errik Alberto Administratur Perum Perhutani KPH Malang berharap,seusai penandatanganan fakta intergritas ini,semuanya kondusif.Pihaknya juga akan melangkah sesuai Undang-Undang yang berlaku,sehingga dalam proses pemasangan batas patok nanti berjalan lancar dan mulus.

Sayangnya, Errik belum bisa pastikan kapan hal itu dilaksanakan.”Kami minta,IPHPS segera evaluasi terkait kekurangan dan mana yang harus kita perbaiki,agar proses pemasangan patok batas nanti berjalan dengan mulus”,ujar Errik mengakhiri.(sur/yan)