Kapolres Mojokerto Tanda Tangani Kerjasama APIP dan APH

Memontum Mojokerto — Penegakan hukum yang akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku dan kemanfaatan hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Demi tegaknya hukum di wilayah Kabupaten Mojokerto maka dilaksanakan penandatanganan MoU kesepakatan bersama di Ruang Rapat Satya Bina Karya (SBK) Kabupaten Mojokerto, Kamis (8/2/2018).

Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos, SIK, MH, nampak hadir dalam acara penandatanganan MoU kerjasama dan kesepakatan bersama dengan Bupati Mojokerto, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Kapolres Mojokerto Kota tentang, Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang berkaitan dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Kesepakatan bersama ini bertujuan, untuk menjalin kemitraan dalam rangka mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan serta penegakan hukum disetiap kasus-kasus perdata yang ada di dalam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran negara.

Sinergitas antara Pemerintah, Kejaksaan dan Kepolisian yang terwujud dalam kerjasama ini untuk meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan anggaran negara sehingga Organisasi Pemerintah Daerah dapat optimal dalam menggunakan anggaran negara sesuai prosedur kerja yang telah ada.

Dalam sambutannya, Kapolres Mojokerto menegaskan komitmennya terhadap pendampingan hukum, dimulainya dengan pendampingan Dana Desa (DD). Kapolres juga menyampaikan bahwa, prinsip penegakan hukum adalah ultimum remidium. “Dimana penegakan hukum dilaksanakan diakhir, apabila sudah tidak bisa menemui titik temu, kami mengedepankan asas manfaat dalam setiap penegakan hukum yang kami laksanakan,” tutur Leonardus. (@r/yan)