Kemnaker Akan Dirikan Balai Latihan Kerja di Papua

Memontum Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP), milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

“Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak,” ujar Menaker Ida saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (30/03).

• Baca juga: Menaker Minta Kejelasan Rencana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan

Menaker Ida, meminta agar bupati menyiapkan terlebih dahulu rincian berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, serta (sarpras) sarana dan prasarana pendukung.

Menaker Ida, juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan harus menyesuaikan dengan potensi yang ada pada daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.

Selain itu, Menaker Ida mengungkapkan bahwa pihaknya telah menargetkan pembangunan 25 BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat di Tahun 2021. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan SDM masyarakat Papua Barat dan Papua.

“Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran,” ucapnya.

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, menyatakan pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP tersebut, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru ada Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum ada BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarpras, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif harus bergantian.

“Jadi selama ini kita menggunakan 1 gedung secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarpras dan instruktur pelatihan,” kata Herry.

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker agar SDM masyarakat di Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk ke pasar kerja.

“Kami meminta kepada Kemnaker, untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor, dan juga kami meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor,” jelasnya. (hms/ker/aye/ed2)