Ketua Komisi II Minta Anggaran Kemaritiman Dinaikkan

Memontum Banyuwangi – Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Siti Mafricatun Nikmah kecewa dengan minimnya anggaran APBD Banyuwangi di bidang kelautan. Hal ini disampaikan ketua Komisi II dari fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafricatun Nikmah saat meninjau eduksi bela negara yang diikuti ratusan warga Banyuwangi dari berbagai elemen, diatas KRI Surabaya 591, Minggu (8/12/2019) siang.

Menurut Siti Mafricatun Nikmah pada APBD terdahulu anggaran kemaritiman sebesar Rp 8 miliar, namun untuk tahun 2019 ini, anggaran kemaritiman turun mencapai 50 %.

“Anggaran yang dulu 8 miliar turun menjadi 4 miliar. Hendaknya PAK bisa ditingkatkan sehingga warga pesisir dapat diberdayakan,” ujar Nikmah panggilan akrab ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi Siti Mafricatun Nikmah.

Bahkan Nikmah mengaku sangat kecewa dengan berkurangnya anggaran untuk kemaritiman yang hanya mencapai Rp 4 miliar. Keluhan ini, terlontarkan saat dia diatas KRI Surabaya 591 turut mengarungi Selat Bali Barat, dan mendengar paparan dari Dinas Pembinaan Potensi Kemaritiman (Kadispotmar) Koarmadq II Surabaya, Kolonel Ketut Budiantara.

“Ternyata potensi wilayah laut Bumi Blambangan sangat tinggi. Sayangnya anggaran warga pesisir sangat rendah,” ungkapnya.

Nikmah berharap, jika anggaran Kemaritiman besar, dapat dialokasikan untuk pengembangan warga pesisir, yakni untuk pengolahan garam, ikan hasil tangkapan dan produk UMKM berbasis ikan dan rumput laut.

Lanjut Nikmah kenapa harus memprioritaskan garam, karena bangsa ini masih impor garam. Jika melihat luas wilayah Indonesia 2)3 wilayah bangsa ini terdiri dari lautan. Jika warga pesisir diberdayakan akan mampu memproduksi produk olahan bernilai ekonomis tinggi.

“Hasil laut jika diolah akan mendongkrak daya jual. Idealnya anggaran pendampingan untuk warga pesisir Rp 100 miliar,” pungkasnya. (tut/oso)