KKP Dorong Tingkatkan Produktifitas Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh

Memontum Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mendukung peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh. Dalam dukungannya, KKP fokus pada 2 hal yakni pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur, dan melakukan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.

“Terdapat 2 hal penting yang merupakan kontribusi dari KKP terhadap pengembangan Provinsi Aceh, yaitu Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur dan Perbaikan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan,” ujar

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (20/04).

Baca juga:

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global

Sebelumnya, Menteri Trenggono telah menyampaikan rencana pembangunan shrimp estate di Aceh Timur.

Hal itu mendukung langkah KKP yang akan menjadikan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor. Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur ini direncanakan akan dibangun di lahan seluas 5.000 sampai 10.000 hektare (Ha).

Shrimp estate nantinya, akan mengintegrasikan kegiatan budidaya udang dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, kegiatan pembenihan, sampai pengolahan. Menteri Trenggono menegaskan shrimp estate yang dibangun akan menerapkan prinsip inklusif, terpadu, dan ramah lingkungan.

Selain produktivitas udang, dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga menerangkan, bahwa pelabuhan perikanan di Aceh memiliki potensi yang besar dan memiliki produktivitas yang tinggi setiap tahunnya.

Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Pelabuhan Perikanan (PP) Ujung Serangga, dan PP Labuhan Haji.

“Total produksi pelabuhan mencapai 34 ribu ton per tahun, maka dari itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Menteri Trenggono

Dia berharap berbagai rencana yang telah dibuat akan membantu sektor perekonomian dan dapat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Aceh.

Terkait dengan rencana yang disampaikan Menteri Trenggono, Menko, Luhut, mendukung rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan wilayah dan infrastruktur di sektor kelautan dan perikanan Provinsi Aceh.

Selain Menteri Kelautan dan Perikanan, rapat koordinasi lintas sektor ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Gubernur Aceh dan beberapa Pimpinan Daerah Provinsi Aceh. (hms/kkp/aye/ed2)