Kolaborasi bersama Pemkab Jember, Kemenkominfo Gelar Diskusi Bahas Eksploitasi Anak di Ranah Daring

Memontum Jember – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, akan menggelar diskusi literasi digital di Kantor Kecamatan Sukorambi, Sabtu (25/02/223) mulai pukul 08.00 WIB. Mengusung tema ‘Awas Eksploitasi Anak di Ranah Daring’, diskusi kali ini akan menghadirkan beberapa pembicara, seperti Gaguk Budi Santoso atau Camat Sukorambi, Erlina Dwi Nahzdifah sebagai Ketua Relawan TIK Jember, Afif Ainur Rifqi dari Jawara internet sehat dan pengurus relawan TIK Jember) serta Gea Debora, sebagai moderator dan juga jurnalis di RRI Jember.

”Untuk mengikuti, peserta dipersilakan mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran di https://s.id/DaftarJember2502. Selain mendapat e-sertifikat, tersedia hadiah e-money sebesar Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” kata Kemenkominfo dalam rilisnya, Jumat (24/02/2023) tadi.

Menurut Kemenkominfo, era digital memicu terjadinya beragam kasus eksploitasi anak di ranah daring. Diantaranya, kasus anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi. ”Untuk itu, butuh sinergitas semua pihak dalam mengoptimalkan pencegahan dan perlindungan terhadap anak,” jelasnya.

Literasi digital khususnya digital parenting, sambung Kemenkominfo, memegang peranan penting dalam rangka mencegah terjadinya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online. Untuk itu, Kemenkominfo juga telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media daring.

”Di ruang digital, semua tercatat dan tidak ada yang bisa bersembunyi. Jika ada kejahatan, dapat ditemukan dan hanya perlu waktu serta akses,” tambah Kemenkominfo.

Baca juga :

• Buka Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Wabup Syah Berharap Jaring Generasi Hebat untuk Trenggalek
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Sempurnakan Regulasi Aturan PPDB
• Dispendukcapil Kota Malang Terus Genjot Capaian Identitas Kependudukan Digital
• Harga Bawang Merah Naik, Pj Wali Kota Malang Rencanakan Kerja Sama Antar Daerah
• Harga Bawang Merah di Kota Malang Melonjak Naik Hingga Rp 65 Ribu

Melalui kegiatan ini, Kemenkominfo berharap mampu menaikkan tingkat Literasi Digital 50 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2024 menuju Indonesia #MakinCakapDigital. Saat ini, Indeks Literasi Digital Indonesia telah semakin baik. Hal itu, diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar Kemenkominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC).

Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1 hingga 5 atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46. Program nasional Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023, mulai dilaksanakan Kemenkominfo sejak 27 Januari lalu. Program Kominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring, ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital sebagai peserta. IMCD sendiri, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program Literasi Digital, imbuh Kemenkominfo, selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Skor tertinggi indeks literasi digital Indonesia diraih pilar budaya digital (digital culture) dengan skor 3.90.

”Diikuti etika digital (digital ethics) skor sebesar 3.53 dan kecakapan digital (digital skill) sebesar 3.44. Kemudian keamanan digital (digital safety) mendapat skor terendah, 3.10 atau sedikit di atas sedang,” sebut Kemenkominfo.

Kemenkominfo menambahkan, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan We Are Social, menemukan bahwa pengguna internet dan Medsos pada periode 2021 hingga 2022, mencapai 220 juta orang. “Padahal, pada 2019, jumlah itu tidak lebih dari 175 juta orang,” terangnya. (hms/sit)