Komitmen Birokrasi Berkualitas dan Transformasi Digital, Pemkot Malang Raih Penghargaan SAKIP Kategori A

Memontum Kota Malang – Sederet prestasi terus diukir Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Terbaru, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menerima piagam penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2023 Kategori A dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) di Nusa Dua Badung, Bali, Rabu (06/12/2023) tadi.

Atas capaian prestasi tersebut, Pj Wali Kota menyampaikan apresiasinya pada jajaran Pemerintah Kota Malang. Terlebih, masih banyak pekerjaan rumah (Pr) yang harus diselesaikan. “Penghargaan ini patut kita syukuri. Tetapi jangan berpuas diri atau sudah merasa cukup. Karena kebutuhan akan terus berkembang dan dinamika akan mengikuti. Maka kuncinya adalah terus dan terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik kita. Pedomani dan maknai dengan baik apa yang dititipkan Pusat berkaitan dengan birokrasi yang fokus dan berdampak,” kata Pj Wali Kota Wahyu Hidayat.

Pihaknya juga menyampaikan, jika akan terus berkomitmen menjalankan amanat berkaitan dengan kebijakan pusat. Di mana itu terdiri dari empat isu tematik, mencakup penanganan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penanganan stunting, digitalisasi pelayanan publik.

Baca juga:

“Saat awal saya dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, juga menitipkan hal tersebut. Bahkan khusus untuk Kota Malang, dimandatkan satu strategis, yaitu optimalisasi ekonomi kreatif beserta gedung Malang Creative Center (MCC),” tambahnya.

Selain itu, dalam upaya memaksimalisasi belanja lokal, Pemkot Malang juga konsisten dan mengoptimalisasi belanja lewat aplikasi Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO). Dalam transaksi tersebut, Kota Malang tercatat tertinggi.

“Sampai dengan November, nilai transaksi Rp 52.071.487,453. Beriringan dengan hal tersebut, untuk makin menguatkan belanja pada UMKM yang itu bagian dari langkah menterjemahkan birokrasi yang berdampak, kami juga telah meluncurkan program Kemis Mbois,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, di dalam program Kemis Mbois tersebut, mengarahkan agar ASN dan Non ASN di lingkungan Pemkot Malang pada setiap hari kamis untuk menggunakan produk (busana/celana/sepatu/aksesoris) UMKM Kota Malang, dan telah tertuang melalui Surat Edaran Nomor 18/2023 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Hari Kamis di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Di samping itu, aspek penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), juga menjadi komitmen untuk terus dikuatkan oleh Pemkot Malang. “Tidak semata integrasi aplikasi pelayanan yang terepresentasikan pada MPP dengan layanan berbasis digital, namun saya dorong untuk aplikasi berbasis single sign on (SSO). Dalam satu aplikasi sudah dapat mengakses berbagai layanan,” katanya.

Sebagai informasi, dalam penyerahan penghargaan tersebut dihadiri secara langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin. Di depan para peserta, Wapres Ma’ruf Amin menilai reformasi birokrasi sudah on the track untuk menuju birokrasi berkelas dunia. Sehingga, untuk makin meningkatkan standar dan kualitas pelayanan publik, pihaknya mendorong semua kota/kabupaten untuk mendirikan/membentuk Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan layanan berbasis digital. (pro/rsy/sit)