KPP Pratama Malang Utara Raih Wilayah Bebas Korupsi

Memontum Kota Malang – KPP Pratama Malang Utara meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) tahun 2018. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

“Atas prestasi ini, besar harapan kami bahwa unit kerja kami mampu menumbuhkembangkan dan memelihara budaya kerja birokrasi yang Anti Korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik berkualitas. Atas penghargaan ini, kami akan menjaga pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Utara. Semoga 2 tahun mendatang, kami mampu menaikkan tingkat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani),” jelas Heru Pamungkas Wibowo, Kepala Kantor KPP Pratama Malang Utara.

Heru Pamungkas Wibowo (tengah), saat menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Dalam kesempatan tersebut, Heru menyampaikan upaya ini untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan seluruh masyarakat terhadap pemerintah, khususnya institusi di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dalam upaya membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja Anti Korupsi. “Tujuan dari pelaksanaan program pembangunan Zl menuju WBK adalah agar unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM),” jelasnya.

Penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah.

Disinggung target KPP Pratama Malang Utara di tahun 2018, Heru menyatakan dari target Rp 733 milyar, hingga saat sudah tercapai 70 persen, atau kurang sekitar Rp 210 milyar. Menurutnya, capaian ini lantaran ada beberapa WP yang usahanya menurun dan berpindah lokasi. “Ada WP yang mobile, karena proyeknya tidak jalan. Banyak juga yang mutasi, karena pindah proyek.

Kontribusi terbesar dari PPN, akumulasi barang kena pajak, dan lainnya. Target tahun depan pasti naik. Banyak strategi yang akan kami jalankan,” tukasnya saat preskon, didampingi Reza Prasetyo H, SH (Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Malang), dan Ipda Didik Sri Purwanto (Kasat Tahanan dan Barang Bukti Polres Malang Kota), yang menjadi narasumber seminar. (rhd/yan)