Mahasiswa Malang Protes Keras Rencana Impor Beras

*Tak Tepati Janji, Pemerintah Berikan Lelucon ke Petani

Memontum Kota Malang—-Aliansi mahasiswa Kota Malang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka menyesalkan keputusan pemerintah tetap ingin mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Selain itu pemerintah tidak serius dalam melaksanakan amanat UU Agraria. Ratusan ribu hektar lahan pertanian setiap tahun alih fungsi untuk industri, jalan tol sampai pembangunan bandara.

Unjuk rasa dari perwakilan mahasiswa di Kota Malang ini sekaligus memperingati Hari Tani Nasional. Setelah melakukan orasi digerbang gedung DPRD Kota Malang. Perwakilan pengunjukrasa diterima empat anggota DPRD Kota Malang didalam ruangan.

“Diakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjadi kegaduhan soal pangan. Saat petani menghadapi musim panen. Pemerintah tetap ingin mengimpor beras,” tandas Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian UB Azzam Izzudin, Senin (24/9/2018) siang.

Saat kampanye Presiden tahun 2014, Jokowi berjanji akan membuka 1 juta lahan pertanian di luar Jawa. Memang ada beberapa tempat diluar Jawa sudah dibuka lahan baru pertanian. Namun luas lahan baru pertanian belum sebanding dengan alih fungsi lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk industri. Kata Azzam, saat ini pemerintah telah memberi lelucon untuk petani.

Di Sulawesi dan Nusa Tenggara sebentar lagi masuk musim panen padi. Tapi faktanya hasil catatan aliansi mahasiswa Malang, jumlah beras impor dari Vietnam dan Thailand mencapai 500 ribu ton. Dulu Indonesia pernah swasembada pangan. Tapi kini pemerintah kurang peduli terhadap nasib petani.

“Hari ini kita berbicara soal kedaulatan pangan. Petani di Kulonprogo, Yogyakarta masih berusaha meraih hak-haknya. Masalah itu belum tuntas sampai saat ini,” ungkap Azzam.

Ketika lahan pertanian banyak dialih fungsikan untuk industri. Bagaimana nasib buruh tani. “Hari ini kita bertemu dengan bapak bapak anggota DPRD Kota Malang. Mohon dilanjutkan suara kami kepemerintah pusat,” tambah dia.

Anggota F PKB DPRD Kota Malang, Siswo Waruso menyatakan mendukung upaya yang dilakukan aliansi mahasiswa di Kota Malang. Semua tuntutan mahasiswa segera disampaikan kepemerintah pusat.

Kata Siswo, memang seharusnya pemerintah lebih peduli kepada petani. Apalagi Indonesia sebagai negara agraris. Kesejahteraan petani di Indonesia harus lebih diperhatikan lagi.

Terutama soal harga pangan. Pemerintah harus menjaga kestabilan harga bahan pokok. “Masyarakat berharap bahan pangan murah. Tapi petani jangan sampai dikorbankan. Demikian halnya soal impor beras. Kebijakan itu jangan sampai merugikan petani,” pungkasnya. (man/yan)