MCW Menelisik Dugaan Alur DAK 2011 Bidang Pendidikan

Memontum Kota Malang – Dinilai menduduki rangking kedua setelah Jakarta, KPK pun mengganas melakukan aksinya di Jawa Timur. Salah satunya, Kabupaten Malang menjadi sasaran pada Senin (8/10/2018) petang. Sebelumnya, Bupati Malang H. Rendra Kresna mengaku pernah dipanggil KPK tahun lalu terkait DAK 2011 Dinas Pendidikan, dengan sangkaan menerima gratifikasi dari pemborong.

Namun Rendra tidak mengetahui detail dugaan aliran yang diterima dari pemborong. Selain itu, kali ini KPK diduga juga mendalami adanya pengaduan masyarakat terkait tagihan biaya kampanye waktu periode ke 2 beberapa tahun lalu.

Rendra pun mengaku dirinya berstatus tersangka, Selasa (9/10/2018), saat menjelaskan terkait pengunduran dirinya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Rendra juga mengatakan belum ada tersangka lain selain dirinya.

“Demi kebaikan partai dan saya, saya mengundurkan diri. Saya kan disangkakan menerima gratifikasi dari pemborong DAK 2011. Ya tersangka saya, saya baca di berita acara penggeledahan, itu kan menyatakan bahwa saya sebagai tersangka kasus ini nama Rendra Kresna,” jelas Rendra, Selasa (9/10/2018).

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum menetapkan status hukum secara resmi terhadap Bupati Malang H. Rendra Kresna pasca penggeledahan tim penyidik KPK di Malang. “Saat ini belum bisa dikonfirmasi soal kebenaran informasi beredar tentang pihak-pihak yang telah jadi tersangka,” kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/10/2018).

Terkait hal ini, Malang Corruption Watch (MCW) menduga ada lima kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malang. Kelima kasus itu diantaranya, dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, dugaan korupsi dana kapitasi, dugaan korupsi sumber daya alam, dugaan korupsi pengelolaan aset dan dugaan korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terkait DAK, Divisi Korupsi Politik MCW Afiif Mukhlishin, mengatakan, sejak 2010 hingga 2017 realisasi DAK selalu naik. Pada 2010, realisasi DAK sebesar RP 88,658 M, naik di tahun 2011 menjadi Rp 108,468 M, 2012 Rp 118,237 M, 2013 Rp 112,312 M, 2014 Rp 130,050 M, 2015 Rp 153,350 M, 2016 Rp 468,164 M, dan 2017 Rp 506,688 M.

Dari data tersebut, bidang pendidikan mendapatkan dana yang paling besar dibanding bidang-bidang lainnya. Pada 2010, bidang pendidikan mendapatkan Rp 51,8 M, naik 2011 menjadi Rp 71,7 M, 2012 Rp 72 M, 2013 Rp 70,3 M, 2014 Rp 68,3 M, 2015 Rp 57,5 M, meningkat tajam 2016 Rp 266,4 M, dan 2017 Rp 398,2 M. Sementara kenyataan di lapangan, infrastruktur pendidikan cukup buruk.

“Di SD 17 persen baik, sisanya rusak. Sementara SMP 24 persen, SMA 38 persen, dan SMK 35 persen yang disebut baik. Sisanya sama, rusak. Itu data yang kami dapat dari Kemendikbud 2017,” terang Afiif.

Terkait DKA 2011, Afiif mengatakan modus yang dilakukan dengan menunjuk kontraktor secara sepihak tidak sesuai dengan prosedur Perpres 54 Tahun 2010, dimana lelang harus dilakukan secara elektronik. Sebab informasi yang ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang hanya pengumuman saja, bukan proses lelang. Setelah ditunjuk pemenang tender, dari anggaran pembelian material diduga ada penyalahgunaan atau mark up spesifikasi material.

Dari berbagai data dan narasumber tersebut, tim Memontum.com mencoba menelusuri jejak digital dan mengerucut pada DAK 2011 bidang pendidikan. Meski tidak semuanya, ditemukan 5 Paket Pengadaan, diantaranya Meubelair Ruang Kelas Baru dengan HPS Rp.1.443.600.000; Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SMP/SMPLB dengan HPS Rp.13.027.215.400; Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SDLB dengan HPS Rp.9.500.000.000; Peralatan Pendidikan SMP (alat Lab Bahasa, alat Lab IPA, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olah raga dan alat kesenian) dengan HPS Rp.7.500.000.000; dan Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran dan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan Elektronik dan Multimedia Interaktif Pembelajaran SD/SDLB dengan HPS Rp.8.445.400.000. (tim)