Politik
Pansus LKPJ Bakal Cermati Capaian Kinerja APBD Trenggalek 2020
Memontum Trenggalek – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek akan menggelar rapat perdana mencermati target kinerja APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2020. Baik kinerja yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.
Pansus juga menargetkan, pembahasan LKPJ Bupati ini akan rampung sebelum akhir bulan April 2021. “Dalam satu bulan kedepan akan kita cermati sesuai dengan time skedul yang telah kita susun. Untuk minggu ini pansus secara personal mencermati materi setelah itu kita akan undang OPD minggu berikutnya untuk kita lakukan klarifikasi,” ucap Ketua Pansus LKPJ Sukarudin saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (05/04/2021) siang.
Baca juga:
- Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
- DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
- Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
- Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
- Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan
Menurutnya, pembahasan LKPj akan dibahas tentunya pihaknya perlu memanggil OPD yang diperlukan sesuai dengan materi yang telah dikirim oleh Bupati.
“Contoh tadi ada beberapa hal yang perlu dicermati, kaitannya dengan capaian yang sudah dilampaui APBD tahun 2020,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sukarudin menuturkan untuk selanjutnya, sesuai dengan laporan LKPJ yang telah di Paripurna. Ada beberapa yang perlu dicermati mengingat ada capaian yang terlampaui dan ada yang tidak mencapai target.
“Yang mencapai target harus kita perhatikan apakah targetnya yang terlalu rendah apa kinerjanya yang bagus. Kalau kinerjanya bagus targetnya bagus ini wajar, akan tetapi di sisi lain kalau ada kinerja yang tidak tercapai, apakah target yang terlalu tinggi sehingga tidak tercapai,” kata Politisi Partai PKB ini.
Ia juga menambahkan jika ada kinerja yang belum tercapai, juga akan dicermati lebih lanjut.
“Yang perlu dicermati terkait angka yang tertuang pada indikator apakah sudah bener, contoh infrastruktur capaiannya 100 persen lebih, sedangkan realita insfratruktur yang terjadi di kabupaten Trenggalek seperti itu, ini yang perlu kita cek, apakah benar capaiannya yang tertulis pada indikatornya,” pungkasnya. (mil/syn)