Paripurna DPRD Kota Malang, Fraksi Kritisi LKPJ Walikota, Banyak Agenda yang Harus Dikebut

Memontum Kota Malang–Aktivitas anggota DPRD Kota Malang kembali bergeliat. Sebelumnya sempat terhenti akibat dari kekosongan jabatan pimpinan DPRD Kota Malang yang ditahan KPK bersama 15 anggotanya. Agenda pertama yang dilakukan anggota legislator Kota Malang adalah mengikuti rapat paripurna internal untuk mendengarkan laporan akhir anggota Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Malang tahun 2017.

Berikutnya 26 anggota DPRD Kota Malang melaksanakan rapat paripurna anggota DPRD Kota Malang Rabu (9/5/2018) pagi. Agendanya menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ Walikota Malang tahun 2017.

Hasil akhir pandangan delapan fraksi di DPRD Kota Malang menyetujui LPKJ Walikota Malang tahun 2017. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang tahun 2018.

Meskipun delapan fraksi DPRD Kota Malang menyetujui LPKJ Walikota Malang tahun 2017. F PDIP, F Gerindra, F PAN, F Hanura-PKS dan F PPP-Nasdem memberikan catatan khusus terhadap laporan akhir tahun dari Walikota Malang.

Bahkan F PPP-Nasdem memberikan 23 catatan atas LKPJ Walikota Malang tahun 2017. F Hanura-PKS juga kritis termasuk dengan F Gerindra dan F PDIP. Untuk diketahui bawasannya rapat paripurna anggota DPRD Kota Malang, Rabu (8/5/2018) pagi dipimpin oleh pimpinan sementara atau Plt Wakil Ketua DPRD Kota Malang.

Yaitu Choiroel Anwar (F Golkar), Abdurrohman dari (F PKB) dan Sony Yudiarto dari F Demokrat. Dari eksekutif hadir Pjs Walikota Malang DR Ir Wahid Wahyudi dan Sekda Kota Malang, Wasto serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan dari TNI-Polri serta mitra kerja Pemkot Malang.

Catatan strategis dari F PPP-Nasdem antara lain, menyoroti soal silpa APBD Kota Malang tahun 2017 sebesar Rp 400 miliar. Lalu mengkritisi soal PAD Kota Malang dari sektor retribusi parkir dianggap kurang maksimal pengelolaannya.

Pembangunan Pasar Gadang, Blimbing masih terkatung-katung. “LKPJ yang disampaikan pemerintah masih sama dengan LKPJ Walikota Malang tahun 2016. Selama tahun 2017 tidak ada capaian kinerja yang fonumenal bisa dibanggakan Pemkot Malang dan masyarakat,” tegas juru bicara F PPP-Nasdem Asyia Iriani.

Lalu dari F Hanura-PKS merekomendasikan soal perbaikan jalan berlubang sekaligus pelebaran pertigaan jalan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Pemkot Malang diminta menertibkan bangunan yang menutup gorong gorong serta menertibkan juru parkir di Kota Malang.

Pemkot Malang harus memperketat pengawasan bangunan gedung khususnya menertibkan bangunan yang belum ber IMB. “Hal lain pembinaan UMKM sebatas pelatihan saja. Tidak disertai bantuan modal dan strategi pemasarannya,” tegas juru bicara F Hanura-PKS Suhiarto.

Sebaliknya F PKB sebagai pendukung Walikota Malang non aktif H Mochammad Anton menilai selama tahun 2017 Pemkot Malang bisa menghadirkan 37 penghargaan. “Artinya Pemkot Malang sukses melaksanakan program pembangunannya,” sebut juru bicara F PKB Aji Mulyono.

Menanggapi catatan strategis dari anggota DPRD Kota Malang, Pjs Walikota Malang DR Ir Wahid Wahyudi menyatakan siap melaksanakannya. “Terimakasih kepada anggota DPRD Kota Malang sudah memberikan perhatian kepada Pemkot Malang. Kita segera mengumpulkan Kepala OPD untuk membahas rekomendasi dewan,” tegasnya.

Misalkan saja soal pengelolaan parkir di tepi jalan. Usulan anggota dewan sangat bagus membatasi jam parkir di tepi jalan. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas termasuk dengan pelebaran jalan dan pemasangan trafic light.

“Khusus pembinaan UMKM kami akan berusaha membantu memberikan modal kerja, membantu menciptakan kemasan yang bagus sekaligus membantu pemasarannya. Salah satu potensi konsumen adalah mahasiswa di Kota Malang jumlahnya lebih 250 ribu jiwa,” tandas Wahyudi. (man/yan/adv)