Pedagang Pasar Blimbing Ingatkan Wali Kota Malang untuk Selesaikan Persoalan Pembangunan

Memontum Kota Malang – Asosiasi pedagang tradisional Pasar Blimbing, Kota Malang, sempat memasang banner berisi pengingat janji Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan pasar. Banner tersebut, terpasang sejak Minggu (12/10/2025) hingga Senin (13/10/2025) siang, sebelum akhirnya diturunkan.

Ketua Paguyuban Pasar Blimbing, Ahmad Ali, menyampaikan bahwa pemasangan banner itu dilakukan bukan untuk melakukan aksi protes. Namun, sekadar mengingatkan Pemerintah Kota Malang, akan janji yang pernah disampaikan. 

“Kami sekadar mengingatkan, karena memang kami sudah berkirim surat tiga kali dan belum ada respon. Tetapi, setelah itu alhamdulillah ada respon dari Wali Kota Malang, melalui Pak Kepala Diskopindag, akhirnya kami turunkan,” ucap Ali, saat ditemui, Selasa (14/10/2025) tadi.

Ali juga menyampaikan, bahwa pedagang tidak memiliki tuntutan khusus, selain kejelasan penyelesaian soal Pasar Blimbing. Terlebih, hal itu sudah dijanjikan akan diselesaikan dalam masa jabatan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

“Kami tidak menuntut apa-apa, hanya mengingatkan janji untuk menyelesaikan Pasar Blimbing. Soal retribusi, kami tetap bayar karena itu kewajiban. Tidak ada pedagang yang menolak,” tegasnya.

Meski telah direspon, menurutnya masih belum ada kepastian waktu terkait tahapan penyelesaian pembangunan pasar. Namun, dikatakan bahwa Wali Kota Malang berjanji akan menuntaskan secara bertahap.

Baca juga :

“Katanya akan diselesaikan bertahap. Tapi bertahapnya seperti apa, kami belum tahu. Pasar ini kompleks permasalahannya, jadi tidak mungkin selesai dalam waktu singkat,” tambahnya.

Sementara itu, pedagang buah di Pasar Blimbing, Joko Susilo, menilai kondisi pasar saat ini sudah memprihatinkan dan perlu segera dibenahi. Karena sejak awal dia berjualan, pasar belum pernah di renovasi sama sekali.

“Sejak saya jualan dari 1994, pasar ini belum pernah direnovasi. Kondisinya memang sudah kurang layak,” kata Joko.

Dirinya berharap, agar Pemkot Malang dapat segera memutuskan arah pembangunan. Termasuk juga dengan mempertimbangkan usulan agar proyek dilakukan menggunakan dana APBD, bukan dengan pihak ketiga.

“Kalau memang kerja sama dengan investor tidak bisa berjalan, ya dibangun pakai APBD saja. Pedagang dari dulu setuju dibangun, tidak pernah menolak,” tuturnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya bahwa banner pengingat tersebut, hanya bertahan satu malam karena langsung direspon oleh Pemkot. Joko pun menyebut langkah itu sebagai bentuk komunikasi yang baik antara pedagang dan pemerintah.

“Cuma satu malam, lalu dicabut. Begitu ada spanduk, langsung direspons Pemkot. Itu sudah bagus,” imbuh Joko. (rsy/sit)