Pembangunan Pasar Baru Lumajang Terancam Mangkrak, Pedagang Enggan Pindah Meski Rehabilitasi Habiskan Rp 863 Juta

Memontum Lumajang – Pekerjaan rehabilitasi Pasar Baru Lumajang yang menghabiskan anggaran senilai Rp 863,365 juta dari APBD Tahun 2022, terancam mangkrak. Itu karena, meski pelaksanaan sudah rampung, namun pedagang tidak mau pindah ke tempat yang baru. Dengan alasan, pembangunan dianggap pedagang tidak sesuai.

Saat hendak dibangun, pengakuan para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan, mereka terpaksa harus pindah ke tempat penampungan sementara, meski sebelumnya tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini, sebagaimana disampaikan salah satu pedagang sembako, Hj Daniyah, yang mengatakan bahwa pembangunan pasar baru terkesan dipaksakan. Sementara, para pedagang tidak diajak berbicara terlebih dahulu, sehingga hasil pembangunan tidak sesuai harapan para pedagang.

“Itu terlalu sempit, pak. Sehingga, kita tidak bisa pindah ke sana (Tempat yang baru dibangun, red). Karena, lokasinya tidak muat menampung dagangan kami,” ujarnya, Selasa (07/02/2023) tadi.

Baca juga:

• Soroti Prodamas, Calon Wali Kota Kediri Bunda Fey Sebut Program Kesejahteraan Masyarakat Harus Lanjut
• Tingkatkan Nilai Keislaman Pelajar, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar FAS
• Kunjungi Kelurahan Manisrenggo, Bunda Fey juga Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas
• Datangi Pasar Oro-Oro Dowo, Abah Anton-Dimyati Disambut Yel-Yel Menang Total
• Pj Wali Kota Malang Dukung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024

Ditambahkannya, bahkan saat itu, tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Meskipun saat itu, ada petugas dari dinas waktu akan dibangun dan hanya menyampaikan rencana relokasi.

“Waktu itu hanya menyampaikan hari Minggu harus bersih alias pindah. Hanya begitu aja. Kalau tidak bersih, nanti di bego (alat berat, red). Jadi, hanya peringatan saja yang disampaikan dan tidak ada sosialisasi atau nggak ada kumpulan terlebih dahulu,” terangnya.

Keterangan tidak jauh berbeda, juga disampaikan pedagang lain, yaitu Jamak. Perempuan ini juga menyampaikan, tidak ada sosialisasi. Termasuk, bagaimana bangunan nantinya. “Ndak sesuai mas, sebelumnya kita juga tidak dimintai pendapat. Bahkan, tidak dikumpulkan terlebih dahulu. Tiba-tiba disuruh pindah lalu dibangun begitu saja dan hasilnya malah seperti ini” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UMKM) Kabupaten Lumajang, Muhammad Ridha, ketika dikonfirmasi Memontum.com melalui sambungan WhatsApp mengatakan jika pihaknya sedang menyiapkan data-data terkait hal tersebut. “Teman2 bidang Sarpras sedang menyiapkan data2 terkait tsb, mas,” tulisnya dalam pesan singkat. (adi/sit)