Pemkab Kediri Terima Sertifikat Aset sebanyak 348 Bidang

Memontum Kediri – Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, secara simbolis menerima sertifikat aset Pemkab Kediri yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Dalam penerimaan itu, Pemkab Kediri menerima sertifikat aset sebanyak 348 dan merupakan terbanyak dari keseluruhan sertifikat yang diserahkan di Pendopo Panjalu Jayati, Kamis (01/02/2024) tadi.

Pada agenda Kunjungan Kerja Menteri ATR/BPN di Kabupaten Kediri tersebut, juga dilaksanakan penyerahan aset Pemprov Jatim, Aset Kementerian Pertahanan RI, Aset Kementerian PUPR, Barang Milik Negara (BMN) dan tanah wakaf.

Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan sertifikat aset. “Melalui pensertifikatan, kita harapkan permasalahan-permasalahan tanah dan permasalahan sengketa tanah, permasalahan tumpang tindih semuanya bisa terselesaikan. Khusus untuk tanah wakaf, saya mengapresiasi pemerintahan di Jawa Timur. Karena pensertifikatan tanah wakaf merupakan paling tinggi di Indonesia,” katanya.

Dijelaskannya, program sertifikasi tanah wakaf seluruh Indonesia sudah diselesaikan sebanyak 242 ribu dan paling banyak di Jawa Timur. “Apabila tanah wakaf untuk tempat beribadah ada yang belum bersertifikat, silahkan segera melapor dan mengurusnya secara gratis tanpa dipungut biaya. Program sertifikasi tanah akan terus kita galakkan dan kita kejar. Karena kita memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut mantan Panglima TNI tersebut berharap, bahwa dengan semakin banyaknya tanah yang bersertifikat, maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. “Program sertifikasi tanah terus dilakukan, dimana jajaran ATR/BPN terus proaktif sehingga tahun 2024 ini permasalahan tanah wakaf sudah selesai,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menyampaikan di tahun 2024 ini akan melaksanakan percepatan PTSL di Kabupaten Kediri. Karena memang masyarakat masih banyak yang membutuhkan dan menanti-nanti program ini, sebagai salah satu harapan untuk memiliki sertifikat atas tanah.

“Alhamdulillah, berkat dukungan dan kerja sama yang baik dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tahun 2023 ini Kabupaten Kediri sudah merealisasikan sertifikat hak atas tanah sesuai yang ditargetkan yaitu 84.887 bidang. Semoga di tahun 2024 ini kita bisa meningkatkan capaian ini untuk kepemilikan tanah oleh warga,” terangnya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih dan berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN RI serta seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri terus terjalin semakin erat dan kuat serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto setelah penyerahan sertifikat secara simbolis di Pendopo Panjalu Jayati bersama Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa menuju kawasan Perkebunan Mangli, Dusun Margomulyo, Desa Puncu, Kecamatan Puncu. Di wilayah tersebut Menteri akan melakukan penyerahan sertifikat redistribusi tanah secara dor to door atau bekas HGU PT Mangli Dian Persada. (kom/pan/gie)