Pemkab Pasuruan Daftarkan Ribuan Nelayan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Memontum Pasuruan – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendaftarkan ribuan nelayan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan, dalam rangka memberikan perlindungan bagi nelayan kecil saat mengalami kecelakaan kerja maupun kematian akibat kecelakaan saat melaut.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Alfi Khasanah, menjelaskan bahwa untuk tahun ini total ada 1800 nelayan kecil yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berasal dari lima kecamatan pesisir, yakni Lekok, Kraton, Nguling, Bangil dan Rejoso serta satu Kecamatan Perairan Umum Darat (PUD) Grati.

Bahkan tidak hanya didaftarkan, seluruh iuran jaminan sosial alias premi yang dibayarkan di setiap bulannya, juga ditanggung oleh Dinas Perikanan selama satu tahun. “Preminya sebesar Rp 16.800 perbulan dan kami tanggung selama setahun. Setelah itu, ditanggung oleh para nelayan,” jelasnya, Rabu (23/04/2025) tadi.

Apabila dikalkulasikan, jumlah nelayan Kabupaten Pasuruan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4300 orang. Jumlah tersebut, hampir mencapai 50 persen dari jumlah nelayan di Kabupaten Pasuruan, yaitu 8543 orang.

Baca juga :

“Mudah-mudahan tidak sampai 4 hingga 5 tahun lagi, semua nelayan di Kabupaten Pasuruan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menegaskan bahwa rata-rata nelayan di Kabupaten Pasuruan mayoritas adalah nelayan kecil dengan menggunakan perahu berbobot 2 hingga 3 gross tonage (GT) dan mesin 10 hingga 24 PK.

Dengan didaftarkannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, para nelayan bisa bekerja tenang tanpa was-was. Sebab, kini memiliki jaminan sosial yang nantinya akan bermanfaat ketika dibutuhkan.

“Tidak ada yang menginginkan kecelakaan kerja atau meninggal dunia saat melaut. Namun ketika itu terjadi, ada santunan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang akan diterima,” ucapnya.

Lebih lanjut Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan ini menegaskan, Pemkab Pasuruan pada tahun ini juga telah menyiapkan anggaran dari DBHCHT untuk warga kurang mampu di Kabupaten Pasuruan, salah satunya nelayan. “Tahun ini kami juga mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat miskin, nelayan jadi salah satunya. Apalagi pekerjaan mereka ini sangat beresiko, pasti menjadi prioritas,” tambahnya. (kom/pas/gie)