Pemkab Tulungagung Siapkan Dana Rp 5,7 Miliar untuk Dampak Kenaikan BBM

Memontum Tulungagung – Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, meminta kepada masyarakat agar terus mengoptimalkan hasil pertanian. Hal ini disampaikan, guna membantu pemerintah dalam menekan angka inflasi dari kenaikan BBM, serta untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Jadi kita harus menganjurkan kepada warga masyarakat, untuk siap melakukan pengadakan tanaman pangan yang bersifat cepat dan bisa di panen (tidak lama, red). Seperti tanaman padi, jadi dari lahan teknis yang ada, agar di intensifkan pengolahannya,” ungkap Maryoto Birowo di Pendopo Kongasarum Kusumaningbongso, Senin (12/09/2022) tadi.

Bupati kelahiran Agustus 1953 ini mengaku, langkah kedua yang bisa dilakukan, yakni dengan cara harus ada sinergitas. Baik dari Forkopimda, Organisasi Oerangkat Daerah (OPD), lintas sektoral dan juga masyarakat. Tujuannya, untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain.

Perihal kenaikan harga pasca BBM naik, Maryoto mengaku memang sembilan harga pokok tersebut mengalami fluktuasi. Namun, hal tersebut masih dalam kategori wajar.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025
• Dukung Kegiatan Ponpes, Pemkot dan Kemenag Dampingi Pertumbuhan Ponpes
• Gelar Sarasehan Sambut Hari Santri, Pemkot Malang Tekankan Peran Santri di Era Digital
• Bea Cukai Malang, Pemkab Malang dan Forkopimda Musnahkan 6 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal
• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan

Ditambahkan Bupati Tulungagung, dalam rangka untuk bisa menjaga inflasi daerah, Pemkab Tulungagung harus mencadangkan dana transfer sebesar 2 persen atau sekitar Rp 5,7 miliar. Hal itu nantinya, diperuntukkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan itu, untuk menunjang warga yang terdampak pasca kenaikan BBM.

“Jadi, nanti bentuknya bantuan sosial diperuntukkan kepada mereka yang sudah terdata. Nanti diseleksi dan dipadukan dengan yang sudah menerima dari kompensasi BBM,” ungkapnya.

Perihal jumlah penerima manfaat, Maryoto mengaku, masih belum bisa memastikan untuk jumlah penerima. Termasuk, mekanisme seperti yang sudah-sudah seperti penerima bantuan dari Kementerian Sosial.

“Nanti secara teknis akan dihitung dan disamakan,” paparnya. (jaz/and/sit)