Pemerintahan
Pemkot Malang Cairkan Bantuan Terdampak Covid ke Mahasiswa
Memontum Kota Malang – Pemkot Malang saat audiensi bersama perwakilan dari seluruh perguruan tinggi di Kota Malang, menyerahkan dana hibah kepada para mahasiswa terdampak pandemi Covid 19. Ini dilakukan, karena mahasiswa di semua perguruan tinggi membutuhkan suntikan dana dari pemerintah.
Hari ini (17/7/2020) pagi, bertempat di ruang sidang balai kota, Walikota Malang menyerahkan dana kepada perwakilan perguruan tinggi. Ini juga dihadiri oleh beberapa Ketua BEM perguruan tinggi di Kota Malang.
“Ini adalah salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Malang kepada para mahasiswa. Ya jangan dipandang dari nilainya. Sebenarnya, saya inginnya setiap mahasiswa mendapatkan Rp 1 juta. Tapi ya kebutuhan kita masih banyak. Apalagi di masa pandemi Covid 19 ini, kita membutuhkan banyak sekali hal,” ujar Walikota Malang Sutiaji.
Setiap mahasiswa mendapatkan dana sekitar Rp 200 ribu. Dana tersebut langsung diberikan kepada rektor masing-masing perguruan tinggi. Setelah itu akan diberikan kepada mahasiswanya masing-masing.
“Kita akan berikan langsung ke rektor melalui rekening. Tapi ada yang kita beri tunai. Karena mahasiswanya cuman ada 2. Ya kita beri tunai 400 ribu rupiah,” ujarnya.
Kota Malang menjadi kota yang berbeda dengan yang lain. Seperti kesepakatan pembelajaran secara daring semua mengikuti. Dari pemerintah juga membantu langsung dana kepada para mahasiswa. Namun melalui seleksi, karena dana yang terbatas jadi pemberiannya tidak semata-mata.
“Hal-hal seperti ini berbeda dengan kota lain. Kita benar-benar memperhatikan masyarakat kita secara sosial apalagi pendidikan. Ya semoga ini bisa membantu dan nantinya akan kami usahakan kembali, untuk kedepan,” terusnya
Seperti halnya rapid test, kota-kota lain melakukan rapid test untuk pendidikan. Kota Malang tidak melakukan. Ini hal yang berbeda dengan kota lain. Namun ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Malang.
“Ya masak para mahsiswa dari luar kota kita rapid test. Terus orang-orang dari luar kota untuk sekedar makan dan berwisata tidak kita lakukan rapid test? Kan tidak adil. Jadi kita lakukan hal yang berbeda. Namun tetap dengan kekuatan dan tanggung jawab pemerintah Kota Malang,” tutupnya. (mg1/yan)