Perancangan Perundangan Perwali, Pj Wali Kota Probolinggo Ingatkan Kolaborasi dan Diskusi

Memontum Kota Probolinggo – Pemkot Probolinggo melalui Dinkes PPKB menggelar kegiatan Perancangan Perundang-undangan, Jumat (15/11/2024) tadi. Hadir dan sekaligus sebagai nara sumber, Pj Wali Kota Probolinggo, M Taufik Kurniawan, yang didampingi Sekda Kota Probolinggo, Ninik Irawibawati, Kepala Dinkes PPKB Kota Probolinggo, dr NH Hidayati dan Inspektur, Puji Prastowo.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Taufik mengatakan bahwa tingkat AKI, AKB dan stunting yang cukup tinggi, bisa karena kurangnya kesejahteraan ibu dan anak serta faktor lain. Untuk itu, perlu dilakukan perancangan perundangan sebagai upaya mengatasinya.

“Untuk itu, melalui kegiatan perancangan perundangan yang kita lakukan bersama-sama ini, bisa menampung semua aspirasi yang disampaikan. Sehingga, nantinya Perwali ini bisa menjadi petunjuk atau pedoman teknis komplit dalam memberikan edukasi dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Pj Wali Kota Probolinggo.

Dirinya juga menambahkan, agar dalam merumuskan rancangan perundang-undangan tidak perlu terburu-buru, karena harus melihat kondisi kebijakan nasional. “Diskusi yang efektif dan efisien itu perlu dilanjutkan. Sehingga, menghasilkan Perwali yang bisa benar-benar kita terapkan. Kita harus melihat kondisi kebijakan nasional terutama program Presiden terpilih, yang kemungkinan banyak regulasi keluar di Desember ini, jadi jangan sampai Perwali kita mubadzir karena ada aturan di atasnya yang bertentangan,” imbuhnya.

Baca juga :

Hal serupa juga dikatakan Sekda Ninik, terkait faktor penyebab lainnya yang mempengaruhi AKI, AKB dan stunting di Kota Probolinggo. Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak dalam merumuskan rancangan perundang-undangan.

“Meskipun SDM dan Sarpras layanan kesehatan sudah bagus, kemudian sosialisasi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) sudah dilakukan petugas sedemikian rupa, namun faktor pengetahuan dan budaya masyarakat juga mempengaruhi. Untuk itu kita duduk bersama ini, untuk merumuskan Perwali,” jelasnya.

Kepala Dinkes PPKB Probolinggo, Ida, menjelaskan Kota Probolinggo sudah memiliki Perwali No. 36 Tahun 2012 sebagai salah satu upaya preventif dan promotif menekan AKI, AKB, dan Stunting di Kota Probolinggo. “Perwali ini terkait pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan inisiasi menyusui dini, sebagai upaya edukasi dan pencegahan yang sudah lama kita lakukan. Tentunya dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan terkait layanan kesehatan. Untuk itu kita melihat perlu adanya penyusunan regulasi baru lagi guna menekan penurunan AKI, AKB dan stunting di Kota Probolinggo. Dimana sebagai pelaksana langsung tentunya ini perlu kita ikat tidak hanya pada saat kasusnya booming saja,” katanya.

Kegiatan yang baru pertama digelar ini, dibagi dalam dua sesi. Pelaksanaan sendiri juga turut dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Asisten Administrasi Pemerintahan, Kepala OPD terkait, Direktur RSUD Ar Rozy, perwakilan RSUD dr Mohamad Saleh, Kepala Puskesmas, perwakilan BPS, camat dan lurah se-Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)