Perangkat Desa Lamongan Tuntut Kenaikan Gaji Rp 2 Juta per Bulan

Memontum Lamongan—-Ribuan perangkat desa mengelar silahturahmi antar perangkat desa di Gedung Korpri, Jalan Kusuma Bangsa Lamongan, Rabu (27/2/2019). Acara yang di hadiri ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Lamongan itu sebetulnya menuntut kenaikan gaji sebesar Rp 2 juta rupiah perbulan.

Sementara itu, menagih janji orang nomer satu di Indonesia itu yakni Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sudah memutuskan menaikkan gaji penghasilan tetap perangkat desa yang disetarakan dengan (PNS) golongan IIA. Menindak lanjuti pernyataan tersebut, perangkat desa menuntut agar pemerintah daerah segera merealisasikan pencarian itu.

“Intinya kegiatan ini adalah menuntut kenaikan gaji perangkat desa sebesar Rp 2 juta rupiah per bulan,” terang, Ketua PPDI Kabupaten Lamongan Hartono. Namun, jika tuntutan itu tidak terealisasi dalam waktu dekat ini, Maka perangkat desa di seluruh Kabupaten Lamongan akan mengancam tidak akan melayani masyarakat di desa mereka masing-masing alias mogok kerja. Hingga tuntutan itu di kabulkan oleh pemerintah daerah Lamongan.

“Tentunya kami tidak akan melayani masyarakat di desa, dan ini akan berdampak pada persiapan penyelenggaraan pemilihan umum,” tegasnya

Disisi lain, para perangkat desa tersebut selain mengancam akan mogok kerja , mereka juga  mengancam untuk mengelar aksi turun jalan dan menemui langsung Bupati Lamongan Fadeli di kantornya dalam waktu dekat ini. Hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah.

“Itikat kita sudah baik-baik, kami tidak langsung turun ke jalan, dan hanya mengelar pertemuan dengan sejumlah perangkat desa di gedung ini, tetapi jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kemungkinan besar kita akan turun aksi ke jalan,” tuturnya.

Ribuan Perangkat desa yang hadir dalam pertemuan.

Ribuan perangkat Desa juga yang hadir dalam pertemuan ini di hantui dengan rasa kekecewaan. Pasalnya, Bupati Lamongan yang mereka tunggu sejak pagi hari tidak dapat di temui. Bupati Fadeli yang diharapkan hadir dan memberikan paparan terkait tuntutan mereka, tidak bisa hadir dengan alasan tengah menjalankan tugas di Kecamatan Paciran.

“Kami sudah sampaikan sejak lama pemberitahuan ini kepada beliau (Bupati) tapi beliaunya tidak hadir,” tuturnya. Sebanyak 3.966 lebih perangkat desa sekabupaten Lamongan yang hadir. Bahkan masih ada sejumlah perangkat desa yang ada di tiga Kecamatan yang tidak menghadiri pertemuan ini. Yakni Kecamatan Brondong, Kecamatan Sukorame dan Kecamatan Lamongan kota.

“Dan kami tegaskan, bahwa tuntutan kita ini saya yakin tidak ada politisasi yang mendukung pasangan calon presiden tertentu, ini adalah murni tuntutan kita untuk kenaikan gaji,” tandas Hartono. Sementara itu, terpisah DPRD Lamongan akan mengawal pencairan gaji perangkat desa. Untuk itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Saim mengaku, jika telah mengkomunikasikan hal ini langsung ke Menteri Sekretaris Negara, dalam komunikasi tersebut sudah terjadi kesepakatan jika perangkat desa akan disetarakan dengan (PNS) golongan IIA, sesuai janji presiden.

“Sebelum saya datang di gedung ini menemui kalian semua, hal ini juga sudah saya sampaikan. Kami DPRD sebagi wakil rakyat akan mengawal proses ini hingga tuntas,” paparnya. (lai/zen/yan)