Polemik Demokrat-Nasdem Berlanjut, Imam Ungkap Pernah Diintervensi, Karena Takut Walikota Risma Marah

Memontum Surabaya – Kritik balik Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem Herlina kepada Sekretatis Fraksi Imam Syafi’i langsung direspon oleh politisi Nasdem itu. Menurut Imam, masalah yang ada bukan soal becus atau tidak becus.

“Tapi soal komitmen menjaga keputusan fraksi. Rapat fraksi demokrat nasdem yang dipimpin herlina sendiri jelas sudah memutuskan bahwa kita bertujuh (jumlah pimpinan dan anggota fraksi Demokrat-Nasdem) memutuskan adanya pansus covid 19 dengan pertimbangan kemanusiaan. Lha kok kemudian dia sendiri yang menghianati keputusan kolektif fraksi itu. Sikap tersebut juga melanggar tata tertib dprd surabaya pasal 46 ayat 3 bahwa peserta rapat banmus harus konsultasi dengan fraksinya sebelum mengambil keputusan. Ini tidak dilakukan herlina. Padahal sampai sekarang fraksi demokrat-nasdem belum mencabut surat usulan pembentukan pansus covid yang dikirim ke ketua DPRD,” tegas Imam.

“Jadi terasa aneh kalo kemudian herlina mengatakan sikapnya menolak pansus sebagai sikap pribadi. Dia ditunjuk sebagai anggota banmus karena jabatannya untuk mewakili fraksi Demokrat-Nasdem di banmus bersama Saiful,” tambahnya.

Lebih lanjut, Imam pun mengungkapkan jika dirinya pernah ditelepon oleh Herlina. “Ia mengatakan supaya saya berpikir ulang mengusulkan pansus.

“Alasannya walikota akan marah dan berdampak pada bla bla bla.Saya jawab kalo memang resikonya seperti itu ya harus siap dihadapi demi percepatan penyelesaian wabah covid 19. Karena korbannya adalah rakyat. Ini masalah kemanusiaan,” ungkap dia.

“Saya juga pernah dikasih tau oleh seorang teman dewan supaya tidak usah kritis dan membuat pansus covid. Teman tersebut berjanji akan mengakseskan ke pemkot supaya saya bisa dapat bagian ikut membantu membagikan bantuan beras kepada warga surabaya terdampak covid. Tawaran ini sangat menarik dan menggiurkan karena saya bisa menyapa dan menolong konstituen yang sedang membutuhkan bantuan, tanpai harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Apalagi saat anggota dewan tidak diperbolehkan kunker sejak adanya serangan virus korona. Tawaran serupa juga dialami Camelia Habibah dari PKB yang juga mengusulkan pansus covid,” pungkasnya. (ace/yan)