Program SAKIP Dongkrak Kinerja Pemerintah Layani Masyarakat

Memontum Kediri–Program Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Skip) diharapkan akan mampu meningkatkan knerja pemerintah dalam melayani masuarakat.

Wakil Bupati Kediri Drs H Masykuri dalam rapat Koordinasi Pembinaan Peningkatan Penerapan SAKIP dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, di Pendopo Kabupaten Kediri belum lama ini memgatakan, perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini.

“Sistem manajemen pemerintah ini diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka dari itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif,” katanya.

Untuk mendorong Pemkab Kediri untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja atau hasil sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD Pemkab Kediri tahun 2016-2021, ditetapkanlah perjanjian kinerja.

” Hal ini merupakan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi hasil, yang merupakan salah satu dari sasaran agenda reformasi birokrasi,” lanjut Masykuri.

Menyinggung predikat SAKIP Kabupaten Kediri, Wabup Masykuri mengatakan dalam tiga tahun terakhir predikatnya semakin baik. Tahun 2015 mendapat predikat C, meningkat CC di tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi B di tahun 2017.“ Sebagai wujud komitmen dan konsistensi, masing-masing pimpinan pada semua tingkatan perangkat daerah harus ikut bertanggung jawab atas penerapan penyelenggaraan SAKIP. Mudah-mudahan di tahun 2018 mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi,” harapnya.

Sementara itu Kabiro Organisasi Prov Jatim, Drs. Budi Supriyanto, M.Si mengatakan, SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah. Selama ini penyelenggara birokrasi masih mendapat cibiran dari masyarakat, dianggap aparat yang belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah. Pemerintahan pun dinilai belum efektif dan efisien, serta pelayanan publik masih buruk.

“Ada 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi, yaitu mental aparatur dan manajemen perubahan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas,” terangnya.

Dalam aplikasi Sakil ini, penekananya tentang ‘Money Follow Program’, dimana alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil. Pelaksanaannya ditunjang dengan e-Government yang memanfaatkan perkembangan IT, seperti e-planning dan e-budgeting.(im/aji)