Putus Mata Rantai PMK di Jember, Anggota DPRD Jatim Dorong Penerapan Lockdown di Pasar Hewan

Memontum Lumajang – Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (Dapil) Jember-Lumajang, Anang Akhmad Syaifudin, mendorong dan berharap pemerintah menerapkan lockdown atau penutupan pasar hewan di daerah Jember. Itu karena, status lockdown penting untuk mencegah dan memutus mata rantai persebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

“Kami mendorong pemerintah (daerah, red) untuk melakukan lockdown. Status wabah PMK ini harus dinaikkan, agar tidak terus menyebar luas,” kata Anang, Minggu (19/01/2025) tadi.

Anang menjelaskan, kasus PMK di Kabupaten Jember sangat tinggi dan ada sekitar 1000 lebih yang telah terjangkit wabah PMK dan tersebar di 29 kecamatan. Bahkan, hanya dua kecamatan yang masih belum ditemukan sebaran kasus PMK yakni Kecamatan Kaliwates dan Sukorambi.

“Jadi sebaran yang ada di Jember ini, jika dikatakan merah, ya hampir merah semua. Sebaran PMK di Jember sangat tinggi dan cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk vaksinasi, lanjut Anang, angkanya masih belum cukup bahkan jauh dibandingkan populasi sapi yang ada. Dirinya mencatat, ada sekitar 273.000 ekor sapi yang ada di Jember.

“Vaksin yang disebarkan di Jembar masih sedikit. Bahkan tidak mencapai seperempat dari populasi sapi yang ada di Kabupaten Jember,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sambil menunggu penyaluran vaksinasi, pihaknya mendorong langkah tegas pemerintah untuk melakukan lockdown penutupan pasar hewan sementara. Ini sebagai langkah untuk mengendalikan penyebaran penyakit PMK agar tidak terus meluas.

“Kami khawatir jika hanya mengandalkan vaksinasi ini. Hal yang bisa kita lakukan sementara ini adalah pembatasan lalu lintas hewan ternak,” tambahnya. (kom/adi/gie)