Rakor Penanganan dan Pemulihan Bencana Sumatra, Menkue Sebut Cairkan Dana Darurat Rp 268 Miliar

Memontum Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menghadiri Rapat Koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah terdampak bencana untuk membahas langkah percepatan penanganan dan pemulihan wilayah pasca bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Selasa (30/12/2025) tadi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden RI. Menkeu Purbaya menyampaikan, bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten dan kota terdampak bencana.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar yang tiga provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” kata Menteri Keuangan.

Baca juga :

Menkeu Purbaya mengungkapkan, bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember. Termasuk, Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Sementara hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB. “Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung dicharge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp 1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” imbuhnya.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak. (kom/keu/gie)