Wabup Malang Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak dan Disabilitas

Memontum Malang – Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib, membuka acara Pertemuan Penguatan Kelembagaan dalam Tatalaksana Gangguan Tumbuh Kembang dan Disabilitas Anak, Selasa (12/05/2026) tadi. Kegiatan yang mengusung tema ‘Kolaborasi Kuat untuk Layanan Disabilitas yang Lebih Inklusif’, digelar dari buah kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Clinton Health Access Intiative (CHAI).

Dalam kesempatan itu, Wabup Lathifah berpesan agar seluruh pihak dalam kegiatan ini penuh semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan,  bahwa periode usia 0 sampai dengan 6 tahun adalah masa yang sangat krusial dalam proses tumbuh kembang anak.

“Pada fase 0 sampai 6 tahun, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa yang akan datang,” kata Wabup Lathifah.

Dirinya juga menegaskan, apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap, menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas. Karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Program Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) merupakan salah satu upaya komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, serta memberikan intervensi yang tepat agar dampak gangguan dapat dicegah maupun diminimalkan,” tambah Wabup Malang.

Baca juga :

Program ini, dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar, seperti Puskesmas, Posyandu, serta jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Namun demikian, implementasi Program SDIDTK tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, namun diperlukan keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, lembaga perlindungan anak, hingga lembaga yang bergerak di bidang disabilitas, agar layanan yang diberikan benar-benar terintegrasi dan menyeluruh.

“Saya juga mengapresiasi peran CHAI, yang telah memfasilitasi pelatihan terkait Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang, juga tatalaksana gangguan indera kepada tenaga terkait, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Namun sebagai catatan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan,” papar Wabup Lathifah.

Beberapa tantangan tersebut, antara lain belum adanya pembagian peran yang jelas dan tertulis, antar perangkat daerah dalam layanan inklusi anak. Termasuk, masih terjadinya tumpang tindih program maupun kekosongan layanan, belum terintegrasinya koordinasi dan sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan dan sosial, data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah antar dinas, serta masih terbatasnya pemahaman bersama terkait konsep dan implementasi layanan inklusi anak.

”Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Malang. Selain menjadi ruang berbagi praktik, baik dalam penyelenggaraan layanan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan penguatan sinergi serta alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur, berkelanjutan, terukur dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kabupaten Malang,” imbuh Wabup Lathifah.

Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan selaku penyelenggara juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Tim Kerja Gigi Mulut, Indra dan Penyakit Tidak Menular, Tim Kerja Kesehatan Balita Anak Prasekolah dan Yankesga Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Termasuk, juga hadirkan TP PKK Kabupaten Malang, DWP Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, Yayasan Lingkar Sosial, Gerkatin, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pengurus Daerah Muhammadiyah, Fatayat NU dan Muslimat NU Kabupaten Malang. (pro/gie)