Rangkaian Kegiatan Hakordia, Pemkot Malang Ajak Pemuda untuk Perkuat Pencegahan Praktik Korupsi

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang menggelar rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mini Block Office Balai Kota Malang, Rabu (10/12/2025) tadi. Gelaran kegiatan itu, diawali dengan dialog interaktif bersama dengan para pemuda.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dengan mengajak para pemuda menjadi upaya untuk menanamkan pendidikan antikorupsi sejak dini. Termasuk, juga memperkuat kesadaran publik terhadap pencegahan praktik korupsi di birokrasi.

“Biasanya pemuda ini sulit menerima sosialisasi satu arah. Dengan diskusi, mereka bisa lebih memahami bagaimana mengantisipasi korupsi sejak awal,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa peningkatan tata kelola pemerintahan di Kota Malang, kini juga mulai terlihat dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Survei Penilaian Integritas (SPI) kita naik, MCSP juga insyaallah meningkat. Ini menunjukkan ada kesadaran ASN dan masyarakat tentang pentingnya tata kelola yang lebih baik,” tambahnya.

Menurutnya, Hakordia bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat gerakan antikorupsi di seluruh lini. Rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga 12 Desember, termasuk pelayanan publik terpadu dari sejumlah instansi.

Baca juga :

“Harapannya nanti semua masyarakat, pemerintah, bisa sadar terkait dengan antikorupsi. Karena ada beberapa hal yang harus menjadi target kita,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Inspektur Pemkot Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa peringatan antikorupsi kerap hanya menjadi kegiatan simbolis. Namun, di tahun ini Pemkot Malang mencoba merancang format dengan lebih substansial. “Kenapa dimulai dari pemuda? Karena budaya antikorupsi harus dibangun dari bawah. Tahun ini baru pertama kali modelnya seperti ini, nanti kami evaluasi agar lebih baik,” jelas Dwi.

Selain itu, pihaknya juga terus mempercepat tindak lanjut atas pengawasan yang dilakukan BPK. Upaya ini dilakukan agar Pemkot Malang menunjukkan komitmen nyata dalam mencegah korupsi.

“Setiap temuan dari Inspektorat maupun BPK segera kami tindak lanjuti. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan antikorupsi,” ucapnya.

Terkait penyelamatan aset atau Barang Milik Daerah (BMD), Dwi menyebut ada beberapa kasus yang sedang dalam pendampingan Kejaksaan. Namun, nilai kerugian belum dapat disampaikan karena belum inkracht. “Angkanya belum bisa disebutkan. Itu ranah Pak Wali untuk menyampaikan,” imbuh Dwi. (rsy/sit)