Rapat Paripurna Banggar Ranperda Perubahan APBD 2022 Sepakati Coret Pembangunan Alun-Alum Tugu Kota Malang

Memontum Kota Malang – Rapat Paripurna Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2022, DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, akhirnya sepakati pencoretan rencana revitalisasi pembangunan Alun-Alun Tugu Kota Malang di tahun 2023.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menegaskan bahwa itu terjadi karena adanya intruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kemudian, juga surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika setiap daerah wajib untuk mengendalikan inflasi.

“Kita berhitung matang dengan Pak Wali. Sampai, kita harmonisasi bahwa pembangunan alun-alun itu, dari segi waktu pengerjaan kita memang ragu. Dan, dengan legowo akhirnya ditunda hingga 2023. Anggaran itu, nantinya akan dialihkan untuk penanganan pengendalian inflasi termasuk untuk mengendalikan dampak kenaikan BBM,” tegas Made, seusai memimpon Rapat Paripurna, Selasa (21/09/2022) malam.

Terkait dengan pembangunan Alun-Alun Tugu Kota Malang tersebut, pihaknya meminta agar dalam pembangunan bisa terselesaikan dalam sekali waktu. Untuk anggaran pembangunan, akan dimasukkan ke dalam APBD murni tahun 2023, dengan waktu yang panjang.

“Nanti sekalian saja, kalau anggarannya memang lebih besar itu tidak masalah. Yang penting, bagus dan langsung bisa dinikmati hasilnya. Tidak ada tahap satu atau tahap dua, karena hanya efektif 45 hari. Sehingga, kami sepakat untuk tidak melakukan pembangunan itu di tahun ini,” lanjutnya.

Baca juga:

Penundaan ini, ujarnya, akan berimbas pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Karena, mereka (DPUPRPKP) diminta untuk membuat program padat karya.

“Jadi, nanti memang ada anggaran Rp 2 miliar, yang kita taruh di situ. Anggaran itu, akan diperuntukkan untuk pengendalian inflasi melalui operasi pasar dan Belanja Tidak Terduga (BTT) dampak kenaikan dari BBM,” katanya.

Untuk pengendalian tersebut, urainya, nantinya juga akan disebar di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Seperti, untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) dan Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kota Malang.

“Jadi, kita nanti menyiapkan bibit tanaman, bibit sayuran, yang banyak untuk ketahanan tangan. Kemudian, nanti kita bantu UMKM yang banyak. Selain itu, BTT juga kita cadangkan untuk bantuan sosial,” imbuh Made.

Senada dengan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa untuk anggaran Alun-Alun Tugu Kota Malang, akan dialihkan pada program pengendalian inflasi. Bahkan, dana BTT akan malah ditambah dan bukan dikurangi.

“Malah, tadi ada dana insentif yang barusan muncul. Karena serapan anggaran kita dianggap bagus, kita dapat dana Rp 8,9 miliar, yang nanti ditambahkan untuk bantalan sosial,” ujar Sutiaji.

Selain itu, untuk bantalan sosial tersebut, nantinya juga akan masuk pada DPUPRPKP dalam menjalankan program padat karya. Secara keseluruhan, dana tersebut nantinya juga tersebar dalam berbagai OPD di lingkungan Pemkot Malang.

“Ada yang langsung masuk ke Dinas Sosial. Diskopindag untuk Operasi pasar. Tapi, nanti untuk BBM dan dana transportasi itu juga masuk BTT,” tambah Sutiaji. (rsy/sit)