Sekolah Rusak Tak Dapat Bantuan, Warga Ngadu ke DPRD Bangkalan

Memontum Bangkalan – Kondisi sekolah SDN 1 Gulinep Kecamatan Sepulu saat ini rusak parah. Hampir seluruh kelas mengalami kerusakan. Hal tersebut membuat warga dan perwakilan wali murid mengadu pada kantor DPRD Bangkalan.

Audiensi ini disambut langsung oleh ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nurhasan dan anggota. Warga juga dihadapkan langsung dengan Kasi Kelembagaan Saranal dan Prasarana, Disdik Bangkalan, Muhammad Toha.

Warga yang tergabung dalam Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Sepulu (KOMPAS) ini mengatakan, seluruh ruang kelas di SDN 1 Gulinep ini rusak parah. Bahkan, plafon atap kelas jatuh dan mengenai kepala salah satu siswa.

“Kondisinya memprihatikan. Selain ruang kelas yang rusak, kondisi meja kursi juga sudah tidak layak pakai,” ucap Mukaffi Ketua Kompas.

Dikatakan, pihaknya telah melakukan audiensi kepada kepala sekolah dan pihak sekolah mengaku telah mengajukan bantuan berulang kali namun tak hingga kini tak mendapatkan bantuan dana tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga telah mendatangi kantor korwil namun kepala korwil enggan untuk menemui.

“Kami sudah audiensi dengan pihak sekolah dan korwil. Namun tak ada hasil, maka kami kesini meminta dewan untuk membantu kami menjembatani pada Disdik dan Alhamdulillah responnya bagus,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D Nurhasan mengatakan, pihaknya telah melihat kondisi sekolah melalui gambar yang diberikan oleh Kompas. Ia menilai, sekolah tersebut harus menjadi prioritas penerima bantuan pada tahun 2020 mendatang.

“Kami sudah lihat kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan bahkan bisa dikatakan tak layak. Maka kami koordinasi dengan Disdik untuk memprioritaskan sekolah tersebut dan harus mendapat bantuan tahun depan,” tegasnya.

Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Disdik Bangkalan, Muhammad Toha juga merespon baik permintaan tersebut. Namun ia juga menjelaskan, sistem penilai penerima bantuan saat ini sudah otomatis. Setiap sekolah bisa mengajukan permohonan bantuan melalui aplikasi yang telah disediakan.

“Jadi yang saya tangkap dari permasalahan ini, pihak sekolah itu salah input. Harusnya dengan kondisi sekolah yang sudah lengkap 6 kelas, permohonan itu harus rehab bukan pengajuan Ruang Kelas Baru (RKB). Sebab jika dipaksakan pengajuan RKB, aplikasi akan menolak sebab jumlah kelas sudah memenuhi, jadi tahun depan sekolah ini akan kami prioritaskan,” ungkapnya. (isn/nhs/yan)