SEKITAR KITA
Sembilan Resto dan Hotel di Kota Malang Pendampingan untuk Sertifikasi Halal
![](https://memontum.com/wp-content/uploads/2021/06/Sembilan-Resto-dan-Hotel-di-Kota-Malang-Pendampingan-untuk-Sertifikasi-Halal.jpg)
Memontum Kota Malang – Percepatan sertifikasi halal bagi jujukan wisata seperti hotel dan resto terus diupayakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Dari target 50, saat ini ada 17 hotel dan resto yang sudah memegang sertifikasi halal.
“Kemudian saat ini ada 9 yang sedang dalam pendampingan oleh tim Malang Halal. Jadi kita mengundang Lembaga Pengkajian Pangan Majelis Ulama Indonesia (LPP MUI),” ungkap Kepala Disporapar, Ida Ayu Made Wahyuni, Jumat (11/06).
Baca juga:
- Bersenjata Parang dan Pistol Mainan, Dua Pelaku Perampokan Minimarket Diringkus Polisi
- Pramuka Lumajang Bantah Tudingan Keterkaitan Soal Pengelolaan Donasi Erupsi Semeru
- 12 Aset Terpidana Korupsi Kredit Fiktif Disita Kejaksaan Negeri Kota Malang
Sedangkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang sudah ada sebanyak 77 yang memegang sertifikasi halal.
Diakui wanita yang akrab disapa Ida itu, pihaknya sering menemui kendala di lapangan ketika ingin memenuhi target tiap tahunnya.
“Sebetulnya target kita dalam satu tahun ada 50 ya. Tetapi kembali lagi ketika sudah di audit oleh tim auditor LPP MUI itu pasti ada kendala di lapangan,” jelasnya.
Kendala sering dialami pada restoran yang terletak di hotel. “Kalau restoran hotel itu kan bumbu-bumbunya macam-macam dan komplek, banyak juga yang dari luar.
Kalau dicarikan padanan di dalam negeri itu tidak dapat. Sehingga sertifikasinya molor lagi, molor lagi,” beber Ida.
Ida menjelaskan bahwa Disporapar akan bekerjasama dengan pihak terkait guna mempercepat dan mendorong restoran, hotel, dan UMKM agar memenuhi syarat untuk mendapat sertifikasi halal.
“Saya dari Dinas Pariwisata, membantu, meskipun di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena tim Halal Center ada di bawah Disporapar,” tegasnya.
Tim yang ditunjuk pun dibiayai oleh APBD, sehingga pihak restoran maupun UMKM tidak dikenakan tarif. (mus/ed2)