Stok Beras Aman, Dewan Desak Pemkab Malang Segera Beri Bantuan Warga Terdampak Covid-19

Memontum Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang memastikan stok beras untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Malang aman. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa melakukan sidak di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Sib Divre VII Malang, Senin (6/4/2020). Bahkan ia memastikan, di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini, stok beras aman hingga akhir lebaran Idul Fitei mendatang.

Pria yang akrab disapa Gus Top ini menyebut, saat ini, saat ini stok beras yang ada di Gudong Bulog Sub Drive VII Malang setidaknya ada sekitar 8.300 ton.

“Kalau ada di Pakisaji saja, stoknya ada sekita 8.300 ton. Dan itu kita perkirakan akan cukup sampai akhir lebaran mendatang. Tadi kita juga ajak Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan hal tersebut,” ujar Gus Top.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, ia juga memastikan kebutuhan beras untuk rencana bantuan sosial (Bansos) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga aman. Bansos tersebut rencananya akan diberikan kepada keluarga yang secara tidak langsung terdampak atas pandemi Covid-19.

“Saya tadi juga mempersiapkan terkait rencana Pemda untuk memberikan bantuan beras dan telur. Artinya berasnya sudah kita antisipasi, dan Dinas Ketahanan Pangan juga telah mempersiapkan. Tapi bantuan ini kan di luar penerima PKH (Program Keluarga Harapan)di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan ini peran desa yang kita butuhkan,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga berharap agar pihak Pemkab Malang juga memberikan bantuan kepada warga yang terpaksa harus dirumahkan oleh tempatnya bekerja, karena dampak Pandemi Covid-19 ini. Untuk itu pihaknya masih akan melakukan pendataan tersebut bersama pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Warga yang tidak bekerja, atau dirumahkan oleh tempatnya bekerja itu juga banyak, jumlahnya besar. Dan data itu yang memiliki Dinas Tenaga Kerja. Misalnya karyawan yang harian lepas itu, mereka tidak mendapat apa-apa. Jadi itu dampaknya pada tenaga kerja harian lepas yang dirumahkan, saya harap pemerintah juga memperhatikan,” terang dia.

Gus Top mencatat, saat ini ada sebanyak 287.492 KK yang ternasuk ke dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Dimana 217.888 telah menerima bantuan sosial atau bansos melalui program PKH. Sedangkan untuk sisanya yang berjumlah 69.704 KK akan diupayakan untuk mendapat bantuan tersebut.

“Cuma harus disinkronkan data antara Disnaker dengan Dinsos. Jadi jangan sampai datanya ada dua kali pendataan. Maka dari itu, disini peran desa yang dibutuhkan,” terangnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar rencana tersebut segera dapat direalisasikan oleh Pemkab Malang.

“Harapannya secepatnya, kami mendesak, tadi kami juga mengecek ke Dinas Sosial, rupanya suratnya sudah dikirimkan ke Bupati. Sebab ini urusan perut, makanya harus secepatnya dilakukan bantuan berupa beras kepada masyarakat kita yang terdampak Covid-19,” pungkasnya. (iki/yan)