Suhu Politik Pilkada Kota Malang Memanas

Memontum Kota Malang — Mulai awal pekan kemarin suhu politik di Kota Malang memanas. Penyebabnya dua calon Walikota Malang Ya’qud Ananda Qudban dan H Mochammad Anton harus berusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi.

Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri saat dikonfirmasi tidak memungkiri. Bawasannya kini anggota Polres Malang Kota diperintahkann untuk meningkatkan kewaspadaannya.

Kapolres tidak ingin selama tahapan Pilkada Kota Malang terjadi kerusuhan dan gangguan kamtibmas yang ditimbulkan oleh pendukung pasangan calon Walikota Malang.

“Kita perintahkan kepada anggota Polisi tingkat RW lebih waspada lagi. Setiap ada pergerakan massa harus segera dinetralisir. Kita ingin pelaksanaan Pilkada Kota Malang berlangsung aman dan tertib,” tegas Kapolres disela sela kegiatannya peningkatan partisipasi politik oleh Bakesbangpol Kota Malang, Rabu (21/3/2018) siang.

Menurut Kapolres, saat ini dua pendukung calon Walikota Malang sedang menghadapi kondisi sulit. Dikhawatirkan kondisi itu dimanfaatkan oleh pendukung calon walikota yang lain untuk kampanye hitam.

Saat itu terjadi maka dua pasang calon Walikota Malang pasti merasa sakit hati. Berikutnya mengambil tindakan yang melawan hukum. “Hal semacam itulah yang kita cegah dan antisipasi supaya suhu politik di Kota Malang tetap dingin dan menyenangkan bagi setiap warga Kota Malang,” tambahnya.

Lebih lanjut diterangkan, selain memerintahkan anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan dini disetiap lingkungannya. Kapolres segera melakukan kordinasi dengan semua pihak.

Mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol. Tokoh pemuda dan semua unsur masyarakat. “Lebih baik mencegah daripada harus terjadi kerusuhan. Saran kita masyarakat harus menahan diri dan saling menghormati. Lalu tetap menjunjung azas praduga tidak bersalah,” bebernya.

Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin menyatakan pelaksanaan Pilkada Kota Malang tahun 2018 terasa berat. Lantaran ada dua calon Walikota Malang sedang berusan dengan penegak hukum.

Secara hirarki yang dilakukan KPK tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada Kota Malang. Tapi hal itu berpengaruh kepada partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Malang.

“Target kami angka partisipasi pemilih mencapai 70%. Dengan hal semacam ini kita khawatirkan partisipasi pemilih turun. Tapi akan selalu berusaha supaya Pilkada Kota Malang berjalan lancar. Warga berbondong bondong ke TPS. Kami akan gencarkan sosialisasi kemasyarakat,” tambah dia.

Sebelumnya, Zaenudin menjelaskan, penyidikan dugaan suap saat pembahasan perubahan APBD Kota Malang tahun 2015 yang melibatkan dua calon Walikota Malang tidak bisa menghentikan tahapan Pilkada Kota Malang.

Sebab belum ada keputusan inkra atau keputusan tetap dari pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). “Kecuali calonnya berhalangan tetap seperti sakit keras dan meninggal dunia. Ada aturan sendiri yang membolehkan parpol mengganti calon Walikota atau calon Wakil Walikota yang berhalangan tetap,” tandas Zaenudin. (man/nay)