Terima Kunjungan Kepala BKKBN RI, Mas Dhito Sampaikan Penanganan Stunting Masuk Indikator Kerja Camat

Memontum Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, memasukkan penanganan stunting sebagai salah satu indikator kinerja camat. Hal ini disampaikannya, saat menerima kunjungan kerja Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo di Pendopo Panjalu Jayati, Senin (21/08/2023) tadi.

Disampaikan Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, bahwa dalam mengatasi persoalan stunting, perlu kerja sama seluruh pihak. Mulai dari pemerintah kabupaten, TNI-Polri, OPD, utamanya camat.

Karenanya, camat sedianya mengetahui kondisi real yang ada di lapangan atau wilayah desa atau kelurahan di kecamatan. Sehingga, dapat memberikan intervensi yang tepat terhadap penurunan stunting ini.

Mas Dhito pun memberikan kebijakan bahwa upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri, masuk dalam salah satu indikator kinerja camat. “Salah satu indikator kinerja camat yang kita masukkan, yaitu adalah penanganan stunting,” kata Mas Dhito.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menjelaskan, selama ini camat memang sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Namun, pihaknya menilai hal tersebut masih belum masif dilakukan.

Dalam implementasinya, papar Mas Dhito, camat telah diinstruksikan untuk mengaktifkan Dasa Wisma yang berada di tingkat desa bahkan RT. Dimana, Dasa Wisma ini berfungsi memonitor keluarga dengan resiko stunting.

Baca juga :

Di sisi lain, ujarnya, Kabupaten Kediri menjadi salah satu wilayah yang paling besar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sekitar 14 miliar, untuk penanganan stunting. Dengan hal tersebut, bupati berkacamata itu juga menginstruksikan agar dalam penyalurannya, seluruh pihak termasuk Dasa Wisma dan kader pendamping keluarga ikut mengawasi.

“Bagaimana memastikan kebutuhan PMT, itu bisa tersalurkan pada yang membutuhkan,” tegas Mas Dhito.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI mengatakan bahwa kunjungannya ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap kader pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Karena dikatakannya, bahwa Presiden Joko Widodo mentargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen di tahun 2024.

“Saya sampaikan (langkah, red) percepatan penurunan stunting, karena batas waktunya tinggal 1,5 tahun untuk menuju 14 persen,” katanya.

Pihaknya juga berharap, selain upaya penurunan, pencegahan stunting juga dilakukan. Karena dalam setahun, di Bumi Panjalu terdapat 25 ribu bayi lahir.

Untuk itu, tambah Hasto, perlu dipikirkan langkah strategis untuk mencegah munculnya stunting. Mulai mengendalikan laju penduduk, pengurangn pernikahan dini hingga pendampingan ibu hamil.

“Kalau tidak dijaga betul, maka akan muncul stunting-stunting baru,” jelasnya. (kom/pan/sit)