Terkait Kasus Covid-19 Tinggi, Kota Malang siap Terima Kunjung Menko Marves dan Satgas Pusat

Memontum Kota Malang – Penurunan kasus yang signifikan terjadi pada sejumlah wilayah aglomerasi di Jawa-Bali, kecuali Malang Raya dan Bali. Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Senin (09/08). Bahkan ia mengatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mengintervensi kedua wilayah untuk menurunkan laju penambahan kasus.

“Tim kami segera bergerak ke sana, dan saya sendiri juga nanti akan pergi mengunjungi dua daerah ini,” kata Luhut dalam konferensi pers virtualnya.

Baca Juga:

• Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Buring, Penataan Parkir Jadi Evaluasi Dishub Kota Malang
• Pembentukan Pimpinan DPRD Kota Malang, Baru Satu Parpol Pastikan Nama
• Implementasikan Program Pengelolaan Sampah LSDP, Kota Malang Diusulkan Anggaran Rp 187 Miliar

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku sudah bersiap dan mengetahui rencana kedatangan Pemerintah Pusat.

“Jadi mulai besok Satgas Covid-19 Pusat akan datang. Insyaallah Jumat (13/08) Menko Marves dan Menteri BUMN akan datang ke Kota Malang,” ungkapnya ketika ditemui di Balaikota, Selasa (10/08).

Sehingga orang nomor satu di Kota Malang itu pun juga akan mengagendakan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malang Raya.

“Kemungkinan Kamis (12/08) saya jadwalkan pertemuan 3 Kepala Daerah Malang Raya. Tapi ini saya belum telfon Pak Bupati Malang dan Bu Wali Kota Batu untuk konfirmasi lebih lanjut,” katanya.

Diakui Sutiaji, ia beserta jajaran akan segera menyiapkan data dan memaparkan langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihaknya.

“Tentu data yang disiapkan, karena sejujurnya pak Menko Marves juga cukup kaget , mengapa Malang Raya kasusnya masih tinggi,” imbuhnya.

Sorotan Pemerintah Pusat ini pun dianggap Sutiaji bahwa Kota Malang dibuat contoh berkaitan dengan PPKM Level 4.

“Karena dulu saya tidak setuju dengan PPKM Darurat kalo itu diterapkan hanya di Surabaya Raya dan Malang Raya. Saya minta seluruh Indonesia, paling tidak Jawa-Bali duluan. Selain itu juga usulan PPKM Mikro yang harus terus dilakukan sampai pandemi usai,” tegasnya.

Lanjut Sutiaji, justru pihaknya mensoal penetapan level yang bisa mengakibatkan potensi abainya protokol kesehatan (prokes) di Masyarakat. “Yang ditakutkan kalau daerahnya masuk level 2, dianggap sudah hebat sehingga tidak pakai prokes. Padahal sesungguhnya bentuk level itu untuk usaha lebih kencang lagi dalam penerapan prokes,” tegas Sutiaji. (mus/ed2)