Wabup Jombang Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan PK PPDI Kecamatan Diwek

Memontum Jombang – Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Kecamatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PK-PPDI) Kecamatan Diwek Periode 2022 – 2027, bertempat di Gedung Serbaguna Balongbesuk Kabupaten Jombang, Minggu (13/02/2022). Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahuddin, Kepala OPD, Forkopimcam Kecamatan Diwek, kepala desa Se-Kecamatan Diwek, Perangkat Desa Se-Kecamatan Diwek.

Wakil Bupati Sumrambah, dalam sambutannya menyampaikan untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan kerja yang baik dengan Abdesi, AKD, Papdesi dan Masyarakat. “PPDI harus kuat dan kompak. Sehingga, dapat membantu pemerintahan di Kabupaten Jombang serta menjaga marwah perangkat desa,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ditempat sama, Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, juga menyampaikan bahwa keberadaan PPDI untuk membantu tugas pokok kepala desa dalam melaksanakan program-program desa di Kecamatan Diwek. “Secara organisasi, keberadaan organisasi kami tidak ada niatan dari hati untuk memusuhi kepala desa. Sebab, teman-teman perangkat desa berada di tingkat paling bawah yang di pimpin kepala desa, sudah sepatutnya kita akan membantu pekerjaan dan tetap loyal kepada kepala desa dalam melaksanakan roda pemerintahan,” paparnya.

Perangkat desa adalah bagian yang paling bawah dalam roda pemerintah di negara Indonesia. Perangkat dan kepala desa, dianggap paling sakti di lingkup pemerintahan.

“Ibaratnya, kalau mau jadi PNS, Polisi serta TNI, ada pendidikan terlebih dahulu. Berbeda dengan perangkat desa dan kepala desa, saat sudah dilantik langsung berhadapan dengan masyarakat, birokrasi serta administrasi pemerintahan,” paparnya. (azl/sit)