Anggota DPRD Bondowoso Sudah Serahkan LHKPN Ke KPK

Memontum Bondowoso – Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bondowoso sudah menyerahkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Dibanding dengan daerah lain, DPRD Bondowoso yang pertama menyerahkan LHKPN. LHKPN tersebut diserahkan sebelum 31 Maret 2020 lalu. Di Jawa Timur ada 37 kabupaten/kota. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir, SAP bersama puluhan anggota DPRD Bondowoso, Senin (7/9/2020).

Diketahui, seluruh anggota DPRD mengikuti Webinar (Web Seminar) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/9) di ruang Graha Paripurna. Webinar dikuti sebagian besar anggota DPRD di Jawa Timur (Jatim). Pemateri dalam Webinar tersebut adalah spesialis PP LHKPN Muda KPK, Pipin Purbowati.

Tampak, anggota DPRD Bondowoso menyimak dengan serius materi maupun penjelasan yang disampaikan Pipin Purbowati. “Teman-teman sudah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Ini bukti transparansi dari anggota DPRD sebagai penyelenggara negara dengan melaporkan semua kekayaannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Dhafir, sapannya.

LHKPN berisi laporan kekayaan kepada KPK yang diatur dalam Undang-Undang. DPRD Bondowoso pada Maret 2020 lalu sudah melaporkannya. Dan ini merupakan rangking pertama dalam melaporkan LHKPN di Jawa Timur (Jatim) kepada KPK.

LHKPN dilaporkan sebelum batas yang ditentukan, 31 Maret 2020. Menurut Dhafir, pelaporan harta dan kekayaan anggota DPRD sangat penting. Sebab, sebagai penyelenggara negara harus transparan terhadap harta dan kekayaan yang dimilikinya. “Semua pendapatan anggota DPRD harus dilaporkan kepada KPK secara rutin. Untuk mengetahui aset yang dimiliki bertambah, berkurang atau tetap,” kata Politisi PKB ini pada Memo X kemarin.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, sebelum, selama dan sesudah menjabat anggota DPRD, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia akan diperiksa kekayaannya. Melaporkan harta kekayaannya merupakan kewajiban bagi anggota Dewan. (sam/mzm)