Menkeu Tekankan Kerja Sama dalam Pemulihan Perekonomian

Memontum Jakarta –  Variabel kesehatan, masih memengaruhi perekonomian di Indonesia. Munculnya varian delta yang telah menjalar ke 96 negara termasuk Indonesia, menyebabkan penyebaran virus COVID-19 sangat cepat.

“Varian ini yang paling menular yaitu dua kali lebih menular dibandingkan varian covid yang asli, dan 50 persen lebih menular dibandingkan varian Alfa waktu itu muncul di Inggris,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pada Mid Year Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan secara daring oleh Bisnis Indonesia, Rabu (07/07).

Baca Juga:

• Gempa Dangkal Kekuatan Magnitudo 4,9 Goyang Bali
• Tingkatkan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat, Menparekraf Sampaikan Perkuatan Sektor Parekraf
• Menteri PANRB Tegaskan Ada Empat Prinsip Dalam Penataan Tenaga Non-ASN

Saat ini, kenaikan harian positif dengan adanya varian delta telah mencapai sekitar 30.000 kasus.  Apabila kenaikan mencapai 40.000, pemerintah akan mengambil kebijakan pengetatan hingga mobilitas harus turun 30-50 persen.

Menkeu Sri Mulyani menyebut, pengetatan mobilitas akan berdampak pada perekonomian. Sebagai contoh adalah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada Maret 2020 dan pengetatan setelah lebaran, natal, dan tahun baru.

“Seberapa ketat berarti mobilitas turun seberapa dalam. Apakah hanya 2 minggu, 1 bulan, atau bahkan bisa mencapai 2 bulan. Jadi seberapa dalam mobilitas harus ditekan dan seberapa lama pengetatan itu terjadi. Ini akan sangat menentukan,” jelas Menkeu.

Perekonomian Indonesia telah mengalami tren pemulihan yang baik di bulan April dan Mei 2021. Purchasing manufacture index, menunjukkan ekspansi tertinggi. Inflasi menunjukkan permintaan yang meningkat. Indeks konsumsi masyarakat optimistis lebih dari 100. Indeks penjualan ritel dan konsumsi listrik juga menunjukkan pertumbuhan. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, maka kerja sama seluruh pihak sangatlah menentukan. “Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, maka semua harus bekerja sama. Pemerintah antar kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, dan juga dengan masyarakat seluruhnya,” ujar Menkeu. (hms/keu/aye/ed2)