Menjelang Pemilu 2024, Lapas Kelas IIA Pamekasan Lakukan Pendataan Warga Binaan

Memontum Pamekasan – Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mulai melakukan pendataan pemutakhiran data pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Kepala Seksi (Kasi) Binadik Lapas kelas IIA Pamekasan, Ach Suwifi, mengatakan bahwa di Lapas Kelas IIA Pamekasan, pendataan itu berlaku sejak warga binaan masuk. Hal tersebut yang menjadi pembeda dengan Lapas yang lain. “Setiap warga binaan yang masuk ke Lapas Kelas IIA Pamekasan, lansung diminta e-KTP dan KK,” katanya, Kamis (02/03/2023) tadi.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Menurutnya, penyetoran e-KTP dan KK oleh warga binaan itu dilakukan untuk mempermudah warga binaan ketika sakit, dan lainnya. “Yang masih komunikasi dengan keluarga, bisa lansung diantar, melalui pos, atau melalui aplikasi WhatsApp,” sambungnya.

Lebih lanjut, Suwifi mengatakan untuk pendataan warga binaan menjelang Pemilu 2024, akan dilakukan ketika 30 hari menjelang pelaksanaan Pemilu. Alasannya, supaya data yang disetor valid dan tidak ada warga binaan yang sudah keluar, tetapi datanya masuk di penyetoran. “Sehingga, Lapas Pamekasan akan melakukan pendataan kembali H-30 hari menjelang Pemilu,” jelasnya. (azm/gie)