Harga Rumput Laut Tak Stabil, DPRD Sumenep Imbau Pemerintah Turun Tangan

Memontum Sumenep – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Holik, memberikan atensi serius prihal harga rumput laut yang relatif tidak stabil. Terkait harga, dirinya menekankan harus ada intervensi dari pemerintah daerah, sehingga para pembudidaya rumput laut mempunyai harapan atas hasil yang dipanen.

Disampaikan Holik, dalam hal ini seharusnya dinas terkait punya peran penting demi keberlangsungan hidup para petani. “Karena, jika tidak ada intervensi harga dari pemerintah, tidak bisa dipungkiri setiap tahun pembudidaya rumput laut akan semakin minim. Ini menjadi PR kita bersama,” tegasnya, Kamis (09/03/2023) tadi.

Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumenep II ini menuturkan, bahwa pemerintah harus hadir melindungi kepentingan para petani rumput laut. Utamanya, masalah pengawasan harga jual dan pembinaan kualitas rumput laut.

Selain itu, pihaknya menilai masih ada sejumlah masalah yang kerap dihadapi para petani. Salah satunya yakni soal hama yang bisa mempengaruhi kualitas rumput laut.

“Intervensinya harus konkrit, selain harga, pembinaan kualitas perlu diperhatikan, karena kualitas menentukan nilai jual,” urainya.

Baca juga:

• Pemkab Lumajang dan Probolinggo Sepakat Terapkan Pengelolaan Wisata Kedepankan Alam dan Budaya di TNBTS
• Soroti Prodamas, Calon Wali Kota Kediri Bunda Fey Sebut Program Kesejahteraan Masyarakat Harus Lanjut
• Tingkatkan Nilai Keislaman Pelajar, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar FAS
• Kunjungi Kelurahan Manisrenggo, Bunda Fey juga Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas
• Datangi Pasar Oro-Oro Dowo, Abah Anton-Dimyati Disambut Yel-Yel Menang Total

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, secara terpisah mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan intervensi secara langsung karena tidak ada cantolan payung hukum. Kecuali, jika para pembudidaya rumput laut sudah terbentuk koperasi. Jika terbentuk koperasi, maka pihaknya bisa melakukan pembinaan.

“Kontrol koperasinya di sini. Tapi tidak secara harga karena memang rumput laut tidak ada patokan HET (Harga Eceran Tertinggi),” terangnya.

Menurut Inung-sapaan akrabnya, naik turunnya harga rumput laut di tingkat petani diserahkan sepenuhnya kepada pasar. “Tergantung hukum pasar sudah, kami tidak bisa berbuat banyak,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya, Edie Ferrydianto, saat dikonfirmasi mengaku sibuk dan tidak bisa mengomentari lebih banyak. “Program budidaya rumput laut tahun ini Insyaallah ada bantuan,” singkatnya. (dan/gie)