Evaluasi APBD 2022 dan Pelaksanaan APBD 2023, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil OPD Mitra

Memontum Trenggalek – Komisi I DPRD Trenggalek memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Pemanggilan itu dilakukan, terkait rapat evaluasi kinerja dan pendalaman APBD tahun 2022 serta pelaksanaan APBD tahun 2023.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan beberapa OPD yang dipanggil diantaranya adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Satpol PP dan lain-lainnya. “Adapun beberapa OPD yang kita undang hari ini, adalah Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satpol PP, BKD, Inspektorat dan Bakeuda,” ungkapnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Alwi menambahkan, jika saat pembahasan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, ada anggaran yang sangat terbatas. Bahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)nya lumayan besar dan diharapkan hal itu tidak terulang di tahun anggaran 2023.

“Kita tahu, bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) walaupun on the track Surat Keputusan (SK) nya baru Juni. Sehingga, mereka baru terima gaji di bulan itu juga. Padahal setahu saya, di tahun 2023 sudah dianggarkan gaji untuk P3K selama 12 bulan,” imbuhnya.

Baca juga :

• Hujan Deras Disertai Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang di Dua Lokasi Kota Malang
• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru

Politisi PKS ini sangat menyayangkan, mengenai hal tersebut. Karena, anggarannya sudah ada di Januari, sedangkan SK nya baru bulan Juni. Seharusnya, itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Mengingat, jumlahnya pun lumayan yakni sekitar Rp 70 miliar.

Ketika disinggung terkait pengisian kekosongan jabatan di Eselon II, Alwi menyebut, tahapannya sudah ada di Panitia Seleksi (Pansel). Dan jika Pansel sudah kerja selama 40 hari, maka sudah ada 3 nominator yang disodorkan ke Bupati. “Setelah 40 hari kerja, maka akan keluar 3 nominator di setiap posisi jabatan OPD yang kosong. Hari ini, juga ada rapat Pansel di Surabaya yang membahas terkait itu,” terang Alwi.

Dirinya menegaskan, jika dari hasil evaluasi rapat kerja dengan OPD mitra, tidak ada masalah yang signifikan dan rata-rata berjalan dengan baik. Bahkan, dari Bagian Bidang Organisasi memberikan informasi terkait OPD yang mendapat apresiasi terkait kepuasan dari masyarakat.

“Kita ingin yang juara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, BKD dan Dinkes.Ternyata, yang juara justru Satpol PPK,” ujarnya.

Untuk Satpol PPK, sambungnya, ada amanat sudah ada tindakan 15 menit sejak kejadian. Mereka membikin pos di tiga kecamatan, yaitu Watulimo, Gandusari dan Panggul. Hanya saja, kekurangan alat pelindung diri. “Tadi kita menyuruh mereka untuk merencanakan dahulu dan nantinya akan dirapatkan dengan TAPD,” papar Alwi. (mil/sit)