Delapan Kali Pemkab Trenggalek Pertahankan Predikat WTP dari BPK RI

Memontum Trenggalek – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur. Dengan diraihan Opini WTP LKPD 2023 tersebut, artinya Pemkab Trenggalek berhasil mempertahankan Opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut sejak Tahun 2016 hingga saat ini.

Predikat ini, disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, kepada Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara dan Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam di ruang Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis (02/04/2024) tadi.

“Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas keberhasilan ini. Karena kembali Pemkab Trenggalek mendapatkan predikat WTP yang ke 8 kalinya secara berturut-turut,” kata Wabup Syah.

Dirinya berharap, penyerahan serentak LHP atas LKPD tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, bisa menjadikan kinerja Pemkab Trenggalek kedepannya semakin baik. “Semoga ke depan tata kelola keuangan kita semakin baik, transparan dan akuntabel,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, yang ikut menerima LHP LKPD, turut mengapresiasi atas predikat yang membanggakan tersebut. “Kami sangat apresiasi sekali untuk ke 8 kalinya secara berturut turut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023,” kata Samsul.

Diketahui, upaya Pemkab Trenggalek dalam mempertahankan predikat WTP ini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan lebih baik. Semakin sesuai dengan tata kelola yang benar dan menyiapkan segala sesuatunya mulai dari administrasi, perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pelaporan.

Baca juga :

Sebelum BPK hadir, data-data sudah dipersiapkan, sehingga semua sudah sesuai progres before dan after. Dengan begitu semakin kesini Pemkab Trenggalek bisa melakukan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat melaporkan sesuai dengan pelaksanaan dan tepat waktu.

Disamping itu, kualitas juga semakin diutamakan. Lebih-lebih saat ini semua program harus berdampak. Semua sesuai dengan pakem dari RPJMD, kemudian RKPD dan kemudian sampai kepada seluruh kegiatan harus tegak lurus pada RPJMD.

Pihaknya berharap, penyusunan APBD beserta pelaksanaannya bisa berjalan transparan dan maksimal. “Harapan kami, ke depan tentu stabilitas, transparansi dalam penyusunan APBD sekaligus pelaksanaannya. Kemudian juga kami berharap, saudara bupati bisa memacu kinerja OPD-OPD, sehingga WTP nya bisa terus tercapai untuk Kabupaten Trenggalek di tahun yang akan datang,” ujarnya.

Perlu diketahui, pemeriksaan laporan keuangan tersebut merupakan wujud komitmen positif terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Atas predikat ini, diharapkan ke depan Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan pengelolaan anggaran dengan semaksimal mungkin untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, BPK Perwakilan Jatim turut mengapresiasi atas support dukungan dan kegigihan jajaran Pemkab Trenggalek dalam memberikan data untuk pemeriksaan sehingga berjalannya pemeriksaan LKPD di Trenggalek berjalan lancar. (mil/sit)