Pemkab Pamekasan Kembali Raih Predikat WTP dari BPK RI

Memontum Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan selama delapan kali berurutan kembali mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pamekasan, Tahun 2021, Rabu (18/05/2022).

Diketahui, pada tahun 2011 Pemkab Pamekasan meraih opini yang sama, yakni WTP. Hanya saja pada tahun 2012, dan tahun 2013 meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dan sejak 2014 sampai 2021 ini, Pemkab Pamekasan kembali mendapat WTP sebanyak delapan kali beruntun

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

“Terima kasih kepada BPK Jawa Timur, atas penghargaan ini dan tentunya tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan. Termasuk, dukungan dan doa dari para alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat Pamekasan secara umum,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, seusai menerima penghargaan dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Kantor BPK Jawa Timur.

“Predikat WTP, ini menandakan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal secara material. Mulai dari posisi keuangan atau neraca, hasil usaha atau laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Artinya semuanya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di pemerintahan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengingatkan, agar semua stakeholder dan jajaran Pemkab Pamekasan, agar selalu berkomitmen menjadikan pemerintahan yang bersih, melayani, cepat dan inovatif. (azm/sit)