DPRD Kota Malang Sampaikan Laporan Pansus RPJMD, Proyeksi APBD Capai Rp 4 Triliun

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rabu (09/07/2025) tadi.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa RPJMD tersebut telah melalui pembahasan bersama dan dipastikan telah layak untuk ditetapkan sebagai dokumen pembangunan lima tahun ke depan. “Ini dari Pansus sudah menyampaikan, artinya setuju dan layak RPJMD ini ditetapkan sebagai dokumen pembangunan Kota Malang lima tahun ke depan,” kata Wali Kota Wahyu.

Menanggapi proyeksi postur APBD Kota Malang yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun dalam dokumen RPJMD, Wali Kota Wahyu mengatakan bahwa angka tersebut merupakan bentuk prediksi. Itu juga, sebagai perhitungan awal berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

“Ya, ini kan prediksi. Kami menghitung, kira-kira dengan kemampuan Rp 4 triliun itu bagaimana. Saya juga betul-betul mempertimbangkan kondisi Kota Malang sampai lima tahun ke depan. Toh nanti akan ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang akan mendetailkan bagaimana program itu bisa direalisasikan. Karena program-program tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pembiayaan yang cukup,” jelas Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Ketua Pansus RPJMD, Suryadi, menegaskan bahwa angka dalam dokumen tersebut tidak bersifat final. DPRD akan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target yang ditetapkan dalam RPJMD bisa tercapai.

“Pagu yang ditetapkan dalam RPJMD bukan harga mati. Kita akan terus menggali potensi PAD. Sebelum pandemi Covid-19, postur APBD kita pernah mencapai Rp 2,7 triliun. Sekarang, dengan pemulihan ekonomi yang sudah berjalan cukup baik, kami optimis bisa kembali di atas Rp 3 triliun. Syukur-syukur bisa sampai Rp 4 triliun karena ini rencana jangka panjang lima tahun ke depan,” ucap Suryadi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa pagu indikatif telah ditetapkan sebesar Rp 1,1 triliun per tahun secara bertahap. Angka tersebut diharapkan dapat menopang kebutuhan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD, termasuk pendanaan program unggulan Wali Kota.

“Kami juga memposisikan pagu indikatif di RPJMD sudah berada di angka Rp 1,1 triliun setiap tahunnya secara berjenjang. Tahun 2025 dan 2026 sudah ditetapkan keseluruhannya. Dana transfer dan PAD dijadikan satu kesatuan untuk membentuk optimisme, sehingga kami optimis proyeksi ini bisa dicapai,” tambahnya.

Terkait strategi peningkatan PAD, Suryadi menyebut bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi akan terus dilakukan. Tentu juga dibutuhkan dukungan dari semua pihak.

“Beban ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot, tetapi juga DPRD, masyarakat dan wali kota. Harus ada kolaborasi agar proyeksi itu menjadi target yang bisa dicapai bersama,” katanya.

Lebih lanjut Suryadi menjelaskan, bahwa visi-misi Wali Kota Malang telah terakomodasi dalam RPJMD 2025-2029 melalui lima program prioritas. Program-program tersebut diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yakni percepatan transformasi sosial dan percepatan transformasi ekonomi.

“Transformasi sosial di antaranya mencakup program seragam gratis untuk pelajar, sementara transformasi ekonomi mencakup program Rp 50 juta per RT. Semua itu telah kami tuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK) di masing-masing OPD,” imbuhnya. (rsy/sit)