Gelar Sosialisasi KUR dan FLPP, Pemerintah Dorong Akses Perumahan Terjangkau Bagi MBR

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di Gedung Graha Purva Praja, Kecamatan Kedungkandang, Rabu (22/10/2025) tadi. Kegiatan tersebut, menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan rumah layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Malang Raya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting agar masyarakat memahami peluang dan manfaat program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah.

“Hari ini terbukti, respon masyarakat cukup baik. Karena sebagian belum memahami sepenuhnya tentang FLPP dan KUR sektor perumahan. Ini diharapkan bisa meningkatkan realisasi program FLPP di Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya tidak menampik, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pembangunan rumah subsidi di Kota Malang. Karena harga tanah yang tinggi dan keterbatasan lahan.

“Memang tantangannya di situ, harga tanah di Kota Malang tinggi dan lahan terbatas. Tapi dengan adanya Kabupaten Malang dan Kota Batu, kita sepakat untuk memperkuat infrastruktur agar aksesibilitas antarwilayah semakin baik,” tuturnya.

Sehingga dalam hal ini menurutnya integrasi wilayah Malang Raya menjadi solusi. Agar para pekerja yang berdomisili di kabupaten tetap mudah beraktivitas di Kota Malang. “Kita akan fasilitasi semua. Jadi yang tinggal di Kabupaten Malang dan kerja di Kota Malang tidak perlu khawatir. Akses kota–kabupaten akan terus kita tingkatkan,” tambahnya.

Terkait keterbatasan lahan di perkotaan, Wali Kota Wahyu juga membuka peluang pengembangan hunian vertikal sebagai solusi masa depan. “Kalau ingin tinggal di kota, ya harus siap dengan konsep rumah vertikal. Ke depan, SLPP juga bisa diarahkan ke pembiayaan rumah susun. Di Kemayoran sudah ada dua tower yang menggunakan skema itu,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengatakan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran KUR Perumahan oleh Menteri Perekonomian. Program tersebut, menyasar pelaku usaha di sektor perumahan, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

“Untuk sisi suplai, KUR ini bisa dimanfaatkan oleh pengembang, kontraktor atau pedagang toko bangunan dengan plafon antara Rp 5 hingga Rp 20 miliar. Pemerintah memberikan subsidi bunga lima persen,” lanjutnya.

Sedangkan dari sisi permintaan, pelaku UMKM di sektor perumahan dan kawasan kota juga bisa mengakses pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan bunga hanya enam persen. “Contohnya seperti di Kayutangan, rumah yang digunakan sebagai tempat usaha bisa dibiayai melalui skema ini. Ada lebih dari 17 bank yang menyalurkan,” ujarnya.

Secara nasional, target KUR sektor perumahan mencapai Rp 117 triliun untuk suplai dan Rp 13 triliun untuk permintaan. Pihaknya berharap, agar Malang Raya nantinya menjadi salah satu daerah dengan serapan tertinggi di Jawa Timur.

“Untuk FLPP sendiri, targetnya sekitar 300 unit di Kota Malang dan 1.600 unit di Kabupaten Malang. Hingga akhir tahun, kami dorong bisa tembus 4.000 unit,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa program KUR dan FLPP ini menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap penyediaan rumah layak huni. “Ini adalah kebijakan pertama yang membuka akses KUR untuk sektor perumahan. Subsidi bunga lima persen diberikan selama empat tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi. Harapannya, bisa meningkatkan kapasitas produksi rumah subsidi,” ujarnya.

Heru juga mengungkapkan, realisasi program FLPP di Malang Raya saat ini telah mencapai sekitar 1.900 unit. Artinya, itu menjadikan wilayah Malang Raya terbesar kedua di Jawa Timur.

“Kami berharap Pemda juga proaktif membina para pengembang agar bisa menyediakan rumah subsidi yang berkualitas, dengan dukungan fasilitas perumahan yang layak bagi masyarakat, ASN, maupun pelaku UMKM,” imbuh Heru. (rsy/sit)