Dukung Program Prioritas Daerah, Wali Kota Malang Dorong Sinergi dengan Forum TSP

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) 2025, Kamis (30/10/2025) tadi. Kegiatan tersebut, menjadi jembatan penting untuk menyelaraskan program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa meskipun tidak ada target yang ditetapkan. Namun, realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan.

“Kalau targetnya tidak ada, karena CSR itu kembali ke perusahaannya. Tetapi ada peningkatan dari tahun 2024. Per Oktober 2025 kemarin, kita sudah sekitar Rp 7 sekian miliar, sementara tahun 2024 hanya Rp 4 miliar,” jelas Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa CSR akan difokuskan pada kegiatan yang tidak bisa dibiayai melalui APBD. Terutama, pada program-program yang bersifat cepat, tepat dan mendesak.

“Beberapa kebutuhan memang tidak bisa lewat APBD, sehingga bisa kita masukkan ke CSR. Misalnya perbaikan sekolah rusak dan bantuan darurat bagi masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Selain itu, upaya optimalisasi CSR tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Dasa Bakti Kota Malang, seperti Ngalam Nyaman, Ngalam Asyik, Ngalam Seger, Ngalam Rijik, Ngalam Idrek, Ngalam Santun, Ngalam Pinter, Ngalam Laris, Ngalam Tahes dan Ngalam Ngopeni.

“Kita bagi sesuai prioritasnya, agar semua bisa berjalan seimbang dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga mengatakan, bahwa dengan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), Pemkot Malang perlu mencari skema alternatif pembiayaan untuk menutupi berbagai kebutuhan daerah. “Saya ada penekanan soal CSR ini, karena dengan TKD berkurang berarti kita harus punya skema lain. Salah satunya ya CSR. Kami berharap CSR bisa membantu menutupi kebutuhan prioritas yang harus direalisasikan,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu juga menekankan, akan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak terlalu formal dalam menjalin komunikasi dengan perusahaan. Menurutnya, ruang dialog yang santai bisa membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

“Saya minta Bappeda nanti pendekatannya jangan terlalu formal. Kadang perusahaan ingin menyampaikan sesuatu di suasana yang tidak resmi. Mungkin nanti akan ada acara semacam Ngombe Bareng, supaya mereka bisa lebih terbuka dan tahu kebutuhan masyarakat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)