APS Kota Malang Turun Signifikan, DPRD Optimis 2026 Bisa di Angka Bawah 1.000

Memontum Kota Malang – Angka Anak Putus Sekolah (APS) di Kota Malang terus mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski belum sepenuhnya tuntas, DPRD Kota Malang menilai upaya penanganan APS mulai membuahkan hasil.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipotret sejak tahun 2023 hingga tahun 2026, jumlah APS berhasil ditekan dari sekitar 5 ribu anak menjadi sekitar 1.700 anak. Penurunan itu, merupakan hasil kajian bersama antara Komisi D DPRD Kota Malang dan Dinas Pendidikan, dengan memetakan secara rinci penyebab anak putus sekolah di Kota Malang.

“Kalau kita lihat datanya, ini memang belum nol, tapi trennya terus turun. Tahun 2024 masih di angka sekitar 3 ribu, tahun 2025 hampir 2 ribu dan data terakhir menuju 2026 sudah di bawah 2 ribu, sekitar 1.700 anak,” ujar Suryadi, Senin (02/02/2026) tadi.

Dari hasil pemetaan tersebut, faktor terbesar penyebab APS masih didominasi alasan bekerja, dengan jumlah mencapai sekitar 450 anak. Sementara faktor tidak mau sekolah juga terbilang cukup tinggi, mencapai lebih dari 150 anak.

“Ini perlu dibedakan. Anak tidak mau sekolah itu berbeda dengan anak tidak punya biaya. Yang tidak punya biaya justru relatif kecil, hanya sekitar 30-an anak,” katanya.

Selain itu, penyebab lain APS antara lain merasa pendidikan sudah cukup, ada sekitar 20 anak. Kemudian, faktor menikah atau mengurus rumah tangga ada sekitar di bawah 20 anak, faktor kesehatan dan disabilitas ada di bawah 30 anak, serta perundungan dan kekerasan di sekolah masih ditemukan kasus di bawah 10 anak.

Baca juga :

“Seragam gratis nol persen masalahnya, akta kelahiran juga nol. Artinya negara hadir. Beasiswa dari SD, SMP, SMA/SMK sampai perguruan tinggi juga sudah disiapkan,” tuturnya.

Sebagai kota yang menyandang predikat Kota Pendidikan, Suryadi mengakui angka APS masih menjadi ironi. Namun, pihaknya optimis dengan hadirnya Sekolah Rakyat dan penguatan pendidikan formal, informal, serta nonformal seperti Paket A, B, dan C, angka APS di Kota Malang bisa terus ditekan.

“Kami optimis tahun 2026 ini bisa di bawah 1.000, bahkan harapannya di bawah 500. Syukur-syukur bisa hanya ratusan,” tambahnya.

Dalam hal ini, menurutnya upaya menuntaskan APS tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Namun, juga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari orang tua, lingkungan, hingga masyarakat sekitar.

“Terutama untuk anak yang sudah bekerja. Ini yang paling sulit. Perlu pendekatan persuasif ke anak dan orang tuanya, karena kalau sudah nyaman bekerja, biasanya enggan kembali sekolah,” tegasnya.

Suryadi berharap, ke depan tidak ada lagi anak di Kota Malang yang terpinggirkan dari akses pendidikan. “Pendidikan di Kota Malang harus untuk semua. Tidak boleh hanya dinikmati anak-anak dari keluarga mampu saja. Jangan sampai ada lagi anak putus sekolah,” imbuh Suryadi. (rsy/sit)