Data Ganda Picu Lonjakan Anak Putus Sekolah, Disdikbud Kota Malang Lakukan Pembaruan Evaluasi

Memontum Kota Malang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mencatat adanya lonjakan Anak Tidak Sekolah / Anak Putus Sekolah (ATS/APS) hingga 4 ribu anak. Hanya saja, dalam verifikasi atau evaluasi, data berbeda justru ditemukan.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah ATS/APS tersebut bukan sepenuhnya menunjukkan bertambahnya kasus putus sekolah baru. Karena setelah dilakukan evaluasi, banyak anak tercatat ganda di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekolah formal, hingga lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren.

“Di awal Januari memang terlihat meningkat. Tapi setelah kami evaluasi, ternyata banyak data dobel. Anak yang sama tercatat di sekolah, di kami, dan juga di pondokan,” ujar Suwarjana, Kamis (30/04/2026) tadi.

Suwarjana mengaku, pihaknya sempat terkejut dengan lonjakan angka tersebut. Karena sebelumnya jumlah ATS/APS di Kota Malang telah turun menjadi sekitar 2.000 anak dari angka awal sekitar 5.000 kasus. Sehingga, dalam hal ini akan dilakukan pembaruan dan sinkronisasi data secara menyeluruh.

Baca juga :

“Insyaallah dalam waktu sebulan-dua bulan ini pasti akan berkurang. Target kita terus menekan ATS/APS hingga nol,” katanya.

Selain persoalan data, verifikasi langsung juga menemukan berbagai kondisi sosial yang menjadi tantangan penuntasan ATS/APS. Tidak sedikit anak dalam data ternyata sudah bekerja, berpindah domisili keluar kota, bahkan telah menikah.

“Ada datanya, ada anaknya. Tapi ketika kami datangi langsung, ternyata sudah bekerja, tidak tinggal di Malang, bahkan ada yang sudah menikah,” jelasnya.

Meski begitu, Pemkot Malang tetap membuka kesempatan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Bagi mereka yang tidak lagi memungkinkan mengikuti sekolah formal, juga disediakan pendidikan gratis melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Disdikbud Kota Malang juga menggandeng berbagai unsur masyarakat, untuk mempercepat penjangkauan ATS, mulai dari lurah, kader PKK, hingga pengurus RT di tingkat lingkungan. “Kami mengajak PKBM, PKK, lurah sampai RT untuk ikut mencari dan mengajak anak-anak ini kembali belajar. Kalau masyarakat mengetahui ada anak yang belum sekolah, silakan dilaporkan, pasti kami jemput dan sekolahnya gratis,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)