Tontonan yang Ditiketkan Wajib Bayar Pajak Hiburan

*BP2D Kota Malang Jalankan Amanat UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Memontum Kota Malang—- Menanggapi tudingan miring dan keluhan masyarakat dalam forum bertajuk ‘Kebijakan Pajak Hiburan dan Tontonan untuk Perkembangan Komunitas Musik Kota Malang’ yang diakomodir oleh Malang Musik Bersatu (MMB) dengan menghadirkan seniman, komunitas dan pemerhati musik serta pegiat event organizier di Museum Musik Indonesia (MMI) Gedung Gajayana Malang, Senin (26/2/2018) malam, Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa penerapan pajak hiburan sebesar minimal 15 persen sudah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 2009. Yaitu sejak diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Disebutkan bahwa penyelenggaraan hiburan termasuk di dalamnya adalah semua jenis tontonan, pertunjukan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran adalah termasuk sebagai objek pajak hiburan dan dikenakan Pajak Hiburan sebesar 15 persen. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara hubungan insidentil yang dilaksanakan oleh hotel/cafe/resto wajib memberitahukan kegiatan tersebut kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT alias Ade d’Kross dengan style ciri khasnya saat konser; bertudung dan pakai masker. (ist)

Sejak tahun 2009, hampir semua daerah di seluruh Indonesia wajib melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang undang tentang pajak daerah tersebut, termasuk diantaranya mengenai pemungutan pajak hiburan sebesar minimal 15 persen untuk seluruh kegiatan jasa hiburan yang dilaksanakan oleh setiap warga negara Republik Indonesia.

“Aturan ini tidak hanya berlaku di Kota Malang, tapi juga di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia,” ujar Sekretaris Daerah Kota Malang, Drs Wasto SH MH.

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT alias Ade d’Kross dengan style ciri khasnya saat konser; bertudung dan pakai masker. (ist)

“Pemkot Malang melaksanakan amanat secara penuh sesuai aturan tersebut baru pada tahun 2015. Jadi ada masa sosialisasi dan masa adaptasi selama enam tahun,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Drs Abdul Hakim menambahkan bahwa semua regulasi sudah dijalankan Pemkot Malang mengacu peraturan dan undang-undang yang ada.

“Regulasinya ada. Jadi berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini kan nantinya kembali untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan warga Kota Malang,” urainya.

Terkait teknis atau mekanisme pemungutan pajak hiburan pun sudah jelas, seperti diatur dalam Perda. Untuk perhitungan pajak akan didasarkan pada jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara pajak hiburan pada acara tersebut, antara lain:

1. Harga tiket yang dijadikan sebagai harga tanda masuk (HTM),
2. Harga produk yang dijadikan sebagai HTM,
3. Harga meja/table yang dijadikan sebagai HTM

Sedangkan untuk selanjutnya, pembayaran pajak dapat dilakukan di Bank Jatim, sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani bersama oleh penyelenggara hiburan bersama petugas BP2D.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni tak menampik, bahwa eksistensi para seniman lokal perlu diperhatikan.

“Seniman lokal kita hidupnya memang pas-pasan. Mungkin perlu pengecualian. Untuk penyelenggara hiburan agar tetap mengurus perizinan dan menginformasikan kepada dinas terkait. Minimal kita tahu, acara mereka seperti apa. Kalau mereka menggelar kegiatan di gedung mewah dan ditiketkan, tetap kita tarik pajak sesuai ketentuan. Tapi kalau seperti di Gedung Gajayana, selama ini sering kita gratiskan. Malah kita bantu dana untuk mereka,” papar Ida Ayu.

Sementara itu, Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT menegaskan, sesuai amanah undang-undang bahwa azas pajak adalah bersifat adil dan memaksa.

Adil, menurut mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini, antara lain tetap memberi kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak yang tidak mampu, miskin atau bangkrut. Mereka yang keberatan ini bisa mengajukan keringanan tertulis sebelum mengadakan kegiatan jasa hiburan dan ketentuannya sudah diatur dalam Perda.

“Sedangkan sifat memaksa antara lain contohnya adalah silahkan saja melakukan tax avoidence, tidak mau bayar, demo bahkan memboikot. Tapi kami tetap menjalankan tugas sesuai amanat undang undang yang berlaku. Karena konsekuensi hukumnya jelas, pelanggaran terhadap undang-undang pajak adalah pidana dan harus siap mempertanggungjawabkannya di depan penegak hukum dan bahkan bisa dianggap merugikan negara,” beber pria yang juga dikenal sebagai musisi dan tokoh lintas komunitas tersebut.

Terkait pernyataan yang dilontarkan oleh sekelompok musisi mewakili seniman dan budayawan Kota Malang tersebut, belakangan ada sejumlah pihak yang berpendapat bahwa keluhan dan kritik itu sangat mengherankan jika dilontarkan saat ini. Karena momentumnya bersamaan dengan masa kampanye Pemilihan Walikota (Pilwali) Malang. Lalu mereka mengkaitkan-kaitkannya dengan agenda politik dan momen tahun politik 2018 dan 2019. Namun Ade d’Kross, sapaan akrab Kepala BP2D, dengan tegas menampiknya.

“Selaku aparat pajak yang notabene juga bagian dari staf Pemkot Malang, maka kami harus tetap bersikap obyektif, fairplay dan bekerja sesuai prosedur serta aturan yang berlaku tanpa terpengaruh oleh situasi politik,” seru pria yang juga tokoh Aremania ini.

“Namun demikian, semua kritik, masukan, saran dan keluhan masyarakat dari golongan apapun akan kami tampung dan kami kaji demi perbaikan-perbaikan ke depan. Baik dari aspek regulasi ataupun pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan kedepannya,” tukasnya.

Apalagi saat ini pihak eksekutif dan legislatif Kota Malang juga sedang mematangkan revisi berbagai regulasi daerah seperti Perda dan Peraturan Walikota (Perwal).

“Bahkan dalam upaya melestarikan seni lokal dan budaya tradisional, dalam Perda tersebut Pemkot Malang pun juga sudah memasukkan unsur-unsur pembinaan yang bersifat stimulus. Yaitu untuk hiburan kesenian tradisional daerah, seperti tari-tarian, ketoprak, ludruk dan lain-lain tidak dipungut pajak. Ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan riil Pemkot Malang akan eksistensi seni lokal dan budaya tradisional beserta para penggiatnya,” lanjut pria penghobby trail dan olahraga ekstrem ini.

Maka salah besar jika kemudian muncul asumsi yang menyebut bahwa pemerintah daerah seolah ingin mematikan eksistensi penggiat seni dan budaya tradisional lewat pungutan pajak hiburan.

“Untuk itu, kami atas nama Pemerintah Kota Malang menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah memberi saran, masukan serta kritikan membangun demi kemajuan Bhumi Arema tercinta. Apalagi sebenarnya mereka yang memberi saran dan keluhan ini notabene adalah dulur-dulur dan sahabat-sahabat saya para penggiat musik di Kota Malang yang selama ini sering berinteraksi dengan saya di berbagai event maupun kegiatan musik dan kesenian,” tandasnya.

“Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh petugas pajak BP2D dan juga atas nama Pemerintah Kota Malang minta maaf kepada para musisi, seniman, budayawan ataupun event organiser serta pengusaha cafe, pub dan bar jika ada ketidaknyamanan pada saat ditagih kewajiban pajaknya. Akan tetapi karena hal itu sudah merupakan kewajiban tiap warga negara yang baik, maka kami yakin apabila ada permasalahan tentang pembayaran pajak, semua akan bisa diselesaikan secara normatif dan baik-baik dengan mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku,” pungkas Ade d’Kross. (*yan)