Komisi VI DPR RI Rekomendasikan Sidoarjo Bangun Terminal Barang

Termasuk Overpass, Uji KIR dan Pelebaran Aloha

Memontum Sidoarjo – Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono merekomendasikan sejumlah pembangunan insfrastruktur perhubungan di Sidoarjo. Sejumlah rekomendasi itu, pasca politisi Partai Gerindra itu menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo, Senin (13/08/2018).

Saat di Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, rombongan Bambang Haryo Soekartono ditemui Kepala Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, Sigit Setiawan. Sedangkan di Dishub Pemkab Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono ditemui Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amiq beserta sejumlah stafnya.

Hasilnya, sejumlah rekomendasikan itu diantaranya Bambang bakal mendorong direalisasikannya terminal barang. Selain itu, juga merekomendasikan pembangunan tempat Uji KIR. Hal ini disebabkan Dishub Pemkab Sidoarjo sudah menyediakan lahan untuk pembangunan lahan uji KIR itu.

“Kami bakal mendorong realisasi dan rancangan Dishub Pemkab Sidoarjo ini. Karena Sidoarjo termasuk wilayah transit sebelum ke Surabaya. Semua ini untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,” terang Bambang Haryo Soekartono kepada Memo X, Senin (13/08/2018).

Tidak hanya pembangunan terminal barang lanjut Bambang, Terminal Larangan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo harus dioptimalkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yakni dengan menjadikan Terminal Larangan menjadi sentra terminal. Yakni menjadi pusat transportasi publik baik super massal (Kereta Api), massal (bus) maupun angkota umum.

“Masalahnya Terminal Larangan masuk tipe B yang dikelolah propinsi. Sehingga tak maksimal. Sekarang kami dorong untuk menjadi Terminal Tipe C lagi agar dikelolah Pemkab Sidoarjo. Karena letaknya strategis ada di pusat kota,” imbuhnya.

Selain itu, kata Bambang rekomendasi lainnya adalah pelebaran jalan di sekitar Aloha. Hal ini disebabkan adanya penumpukan arus lalu lintas pengguna jalan di sekitar Aloha itu. Hanya saja, yang menjadi kendala adalah tanah itu milik TNI AL. Oleh karenanya, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan untuk proses hibah lahan untuk perluasan jalan itu.

Laman: 1 2