Perlunya Tata Kelola Informasi, Hindari Distorsi Informasi

Memomtum Kota Malang – Komunikasi publik sangatlah penting. Pun tata kelola informasi di pusat pemerintahan menjadi penting di era teknologi saat ini. Dimana pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, maupun pihak yang mendukung pemerintah, dapat menggunakan berbagai informasi untuk tujuan tertentu, baik positif maupun negatif. Namun dalam perjalanannya, banyak berita yang tersebar dipelintir beberapa pihak untuk tujuan tertentu, sehingga terjadi pembohongan publik.

Dalam tata kelola informasi yang baik, seharusnya terjadi konektivitas antar lembaga, keterbukaan informasi publik, dan diseminasi pengetahuan. Sehingga tidak terjadi distorsi informasi di masyarakat. Sebagai penyeimbang, peran media sangat diperlukan untuk meluruskan berita hoax yang dikonsumsi masyarakat sebelumnya. Sehingga masyarakat akan semakin cerdas memfilter informasi yang diperoleh.

Hal ini diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, yang menyampaikan materi tentang Tata Kelola Informasi di Pusat Pemerintahan, dalam Semiloka bertemakan “Tata Kelola Informasi : Konektivitas Lembaga, Keterbukaan Informasi Publik, dan Diseminasi Pengetahuan”, di Aula Gedung A lantai 4 FIA UB, yang berlangsung selama 3 hari, Rabu-Jumat (5-7/9/2018).

Secara umum, semiloka yang diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) ini dibagi menjadi 2 acara besar, yaitu Seminar Nasional, dan Lokakarya, bersama akademisi dan praktisi ilmu perpustakaan dan informasi se-Indonesia. Selain Johan Budi, menghadirkan Dekan FIA UB Prof Dr Bambang Supriyono, MS, yang menyampaikan materi tentang tata kelola informasi dari perspektif administrasi publik.

“Dalam memerangi hoax, Kominfo menggandeng masyarakat dalam pembelajaran UU ITE, agar masyarakat tak mudah latah menyebarkan informasi palsu. Sebagai bahan perbandingan informasi akurat dan benar disimpan dalam dokumen atau perpustakaan. Sebab peran perpustakaan itu penting seiring kemajuan teknologi dalam berkomunikasi,” tambah Johan Budi SP, didampingi Dekan FIA UB Prof Dr Bambang Supriyono, MS, dan Dr M Shobaruddin, Kaprodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi FIA UB, dalam jumpa persnya, Rabu (5/9/2018) siang.

Ada hal konkrit yang bisa disampaikan ke pemerintah terkait konteks perpustakaan. Perpustakaan dan pustakawan selama ini dianaktirikan, namun perannya dibutuhkan seiring perkembangan teknologi. “Dalam situasi seperti ini, perpustakaan tak hanya sebagai dokumentasi, namun juga sebagai referensi di segala bidang. Harapannya, mampu mengubah fungsi perpustakaan dan pustakawan dalam memanage informasi, sehingga tidak akan terjadi distorsi informasi,” tukas Johan.

Sementara itu, Dekan FIA UB Prof Dr Bambang Supriyono, berharap penyelenggaraan kegiatan ini mampu mendorong pemerintah mengelolah sistem informasi secara berimbang. “Karena informasi berjalan tanpa batas. Namun memiliki dampak nyata, sehingga diharapkan sumbangsihnya dapat mendukung pembangunan negara,” tukas Bambang. (rhd/yan)