Hashim Djojohadikusumo : Indonesia Semakin Memburuk

Memontum Kota Malang – Founder Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, merasa malu dengan tax ratio atau rasio pajak yang dimiliki oleh Indonesia. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2017, menunjukan tax ratio Indonesia hanya sebesar 10,4 persen.

Bahkan di bawah India, negara yang notabene disebut-sebut sebagai negara termiskin dari Indonesia ini, mampu menyuplai tax ratio bagi negaranya sebesar 20 persen. Tak hanya itu, masih ada negara yang memiliki tax ratio di atas Indonesia, yaitu Thailand 19 persen, dan Zambia 16 persen.

“Saya malu sekali, kalau dibandingkan dengan negara lain Indonesia paling rendah tax rationya. India yang miskin saja bisa setinggi itu, bedanya sampai 9,6 persen dari Indonesia. Yang lebih buruk dari Indonesia itu Pakistan 8,4 persen. Kalau kita bisa naikan tax ratio kita tidak perlu utang lagi, bahkan bisa memberi pinjaman negara lain. Dan Indonesia saat ini kekurangan atau defisit Rp 340 Triliun. Ini ajaib atau memalukan,” kata Hashim Djojohadikusumo, saat memberikan kuliah umum jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang, Kamis (20/9/2018).

Orang terkaya ke-36 di Indonesia versi Forbes Indonesia 2017 ini menyampaikan, pendapatan pajak yang tinggi di beberapa negara berkembang diakibatkan adanya sistem perekonomian dipantau secara daring. Sehingga kurs perdagangan, hingga pendapatan suatu perusahaan dapat dengan mudah dimonitor oleh pemerintah. Penggunaan sistem pelaporan ekonomi secara manual, dapat berimplikasi terjadinya praktek-praktek korupsi.

“Negara India, Thailand semuanya sudah pakai IT, pakai komputer, gunakan algoritma. Dengan IT seluruh ekonomi bisa dipantau melalui komputer. Sementara kita, di Jakarta semua pakai sistem manual. Makanya gampang bocor dikorupsi,” terang Hasyim, saat membawakan tema Indonesia Saat Ini dan Tantangannya.

Bungsu empat bersaudara adik dari Prabowo Subianto ini mengatakan, ada beberapa item yang mengidentifikasi Indonesia pada posisi kurang baik. Diantaranya kondisi kesehatan masyarakat Indonesia memburuk dimana 38 persen anak Indonesia mengalami gizi buruk; kondisi pendidikan Indonesia masih jauh dibawah negara berkembang dengan berada di posisi 40; Indonesia rangking kedua penghasil sampah di dunia; tenaga kerja Indonesia tersingkir oleh tenaga kerja asing tak memiliki keahlian (unskill); dan lainnya.

“Itu data dari bank Dunia dan pemerintah lho. Bukan saya. Bahkan sejak 8-10 tahun sudah buruk, dan sekarang semakin buruk. Namun masyarakat, terutama mahasiswa dan dosen tidak sadar,” tukas Hasyim, pada awak media.

Selain Hasyim, narasumber lain yaitu Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Soni Sumarsono, M.DM, yang memaparkan tema “Tantangan dan Peluang Reformasi Tata Kelola Pemerintah dalam Konteks Otonomi Daerah.” (rhd/yan)